Sabtu, 17 Juli 2021

Kebakaran di Aceh Timur, Pemilik Rumah ikut Terbakar dan Meninggal Dunia

Kebakaran di Aceh Timur, Pemilik Rumah ikut Terbakar dan Meninggal Dunia

RILIS
.NET, Aceh Timur -
Satu unit rumah milik warga Dusun Tanjung Kumbang, Desa Abeuk Geulanteu, Kecamatan Madat, Aceh Timur musnah dilahap sijago merah pada Sabtu, (17/7/2021), sekitar pukul 02.30 WIB.

Selain menghanguskan barang seisi rumah, dalam peristiwa naas itu pemilik rumah Ir Muslim bin Ismail juga dilaporkan meninggal dunia karena tidak sempat menyelamatkan diri.

Berdasarkan keterangan dari Kapolsek Kecamatan Madat Ipda Krisna Nanda Aufa, S.TrK mengatakan, rumah semi permanen milik korban Ir Muslim pertama kali diketahui oleh warga lainnya yakni Tgk Jailani (44), yang tinggal di depan rumah milik korban mendengar suara pecahan kaca dan suara orang berteriak minta tolong.

"Mendengar hal tersebut, Tgk. Jailani keluar dari rumah dan melihat api disertai asap pada rumah Ir. Muslim, kemudian ia berlari untuk mencoba masuk kedalam rumah, akan tetapi pintu depan rumah tidak dapat dibuka lalu Tgk. Jailani mendobrak pintu dan melihat kobaran api pada lantai rumah terlalu besar, saksi pun mengambil air untuk memadamkan api, namun upaya itu gagal," kata Krisna.

Korban sebut Kapolsek, tidak bisa diselamatkan, begitu juga dengan barang lainnya milik korban ikut ludes terbakar.

Selain tiga unit Mobil Pemadam Kebakaran, Polisi dari personil Polsek Madat bersama Koramil 21/Madat dan sejumlah warga setempat turut membantu memadamkan api dalam peristiwa naas itu, namun api baru dapat dipadamkan sekitar pukul 04.15 WIB.

Sejauh ini Unit Identifikasi Satreskrim dari Polres Aceh Timur terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui sumber api penyebab kebakaran yang turut merenggut nyawa pemilik rumahnya itu. (rn/rd)

Terungkap, Pemuda Tewas Bersimbah Darah Ternyata Warga Lhok Bubon Nagan Raya

Terungkap, Pemuda Tewas Bersimbah Darah Ternyata Warga Lhok Bubon Nagan Raya

Foto: Ilistrasi
RILIS
.NET, Nagan Raya -
Terungkap, Identitas seorang pemuda yang ditemukan warga di Desa Simpang Peuet, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, pada Jumat (16/7/2021) malam ternyata warga Desa Lhok Bubon, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat.

Itu diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik korban, yang ditemukan dilokasi kejadina.

Pria itu bernama Khairul Ambia (27), dan tercatat sebagai warga Desa Lhok Bubon, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat.Sejumlah petugas kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polres Nagan Raya juga turun ke lokasi serta terus melakukan penyelidikan.

Sebelumnya pemuda ini ditemukan oleh warga tergeletak di kawasan Simpang Peuet, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dengan kondisi bersimbah darah dan meninggal dunia, berat dugaan pria itu jadi korban pembunuhan. (rn/nr)


Jumat, 16 Juli 2021

Kerugian Negara Bimtek Aceh Barat Rp1,9 Miliar, Berapa di Aceh Timur?

Kerugian Negara Bimtek Aceh Barat Rp1,9 Miliar, Berapa di Aceh Timur?

Kepala BPKP Aceh Indra Khaira Jaya. Foto: untuk AJNN
RILIS.NET, Banda Aceh - Tim Auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ternyata telah melakukan audit untuk Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terkait kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bimbingan Teknis Aparatur Desa di Hotel Meuligoe Aceh Barat. 

Informasi ini awalnya ditemukan oleh AJNN dalam dokumen yang diberikan BPKP Perwakilan Aceh. Dalam dokumen tersebut, khususnya pada bagian pencegahan dan penindakan Tindak Pidana Korupsi (TPK) disebutkan bahwa hasil pemeriksaan PKKN kasus Dana Desa untuk Bimtek Rp 1,9 Miliar.

Terkait hal itu, Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya kepada AJNN, Jum'at (16/7/2021) membenarkan bahwa audit PKKN tersebut mereka lakukan pada tahun 2020 yang lalu atas permintaan pihak Kepolisian Resor (Polres) Aceh Barat.

Baca Juga: Jaksa Ikuti Perkembangan Bimtek Keuchik di Aceh Timur Jika ada Laporan akan Periksa

"Auditor kami sudah melakukan audit, atas permintaan Polres Aceh Barat dan kerugian keuangan negara dari kasus tersebut Rp 1,9 Miliar," ungkap Indra Khaira Jaya, saat ditanya siapa yang meminta audit kasus tersebut, seperti dilansir AJNN pada Jumat (16/7/2021).

Sebelumnya, kasus ini sempat menjadi perbincangan sejumlah pihak karena penanganannya dinilai lamban bahkan sudah mencapai masa 2 tahun sejak pertama terjadinya OTT oleh Polres Aceh Barat pada Rabu, 19 Juni 2019, lalu. 

Saat itu pihak Polres Aceh Barat melakukan OTT terhadap dua oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SIAP,  di Meuligoe Hotel, yang berada di Jalan Iskandar Muda, Desa Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat.

Baca juga: Bimtek Pakai ADG Masih Lanjut, LSM Minta DPRK Hentikan Pelatihan Keuchik

Selain mengamankan dua oknum LSM Siap dalam OTT yang dilakukan Unit Tindak Pidana Korupsi, Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) Polres setempat dilaporkan ikut mengamankan dua oknum Polisi yang disebut-sebut anggota Polres Aceh Tengah.  

Namun hingga kini, apa peran dari dua oknum polisi tersebut masih mengambang. OTT itu disebut-sebut terkait dugaan kerugian negara dalam penggunaan dana desa untuk kegiatan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) bagi aparatur desa yang dilaksanakan di Batam.  

Lalu pada Kamis 5 September 2019, Kapolres Aceh Barat saat itu, AKBP Raden Bobby Aria Prakasa melalui Kasatreskrim Iptu Muhammad Isral mengaku kepada wartawan jika dalam kasus tersebut pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap seratusan saksi.

"Inikan kasus dugaan tindak pidana korupsi, jadi membutuhkan waktu panjang dalam pengembangannya, apalagi ini penggunaan dana desa. Jadi ada sekitar 300 desa lebih. Saat ini kami sudah periksa seratus lebih saksi," kata Isral.  

Kala itu, Isral mengaku telah memeriksan lebih dari seratus saksi. Namun demikian, pihaknya belum bisa menetapkan tersangka karena ada beberapa bukti yang harus dilengkapi.

Menurutnya untuk menentukan adanya unsur tindak pidana korupsi, harus dilakukan audit dari Badan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh. 

Saat ini, BPKP Aceh sedang melakukan audit terhadap penggunaan dana bimtek tersebut. Gelar perkara kasus itu akan dilakukan setelah keluarnya hasil audit dari BPKP.  

Enam bulan setelah itu, Kapolres Aceh Barat setelah Raden Bobby yaitu AKBP Andrianto Argamuda mengatakan pihaknya telah merampungkan semua berkas perkara OTT Meuligoe itu. 

Dikatakannya, kasus tersebut akan disampaikan awal tahun 2020 mendatang.  Alasan tidak disampaikan akhir tahun 2019, karena masih ada beberapa kesibukan yang sedang diselesaikan akhir tahun 2019.

"Berkasnya telah rampung kami siapkan. Kepada masyarakat kami mohon bersabar akan segera kami publis awal tahun ini," kata Argamuda. 

Setelah dua tahun berselang, perjalanan kasus ini selalu tersendat. Mulai dari kepolisian hingga di kejaksaan. Dan selama kurun waktu itu, banyak daerah yang mencoba cara yang sama untuk menggerogoti dana desa.  

Masih ada satu harapan lagi, yakni Kejaksaan Tinggi Aceh.  Tapi tentu saja ini sangat tergantung pada komitmen pemberantasan korupsi Kepala Kejati Aceh. Karena kasus ini melibatkan banyak aparat negara, tentu butuh keberanian ektra untuk meneruskan perjalanan kasus ini hingga ke pengadilan.

Lantas bagaimana dengan Bimtek Aparatur Desa yang juga turut digelar di Aceh Timur pada tahun 2020 lalu.? Bimtek yang diadakan oleh Even Organizer dari lembaga non goverment ini sempat menuai banyak kecaman dari sejumlah LSM dan Mahasiswa yang ada di Aceh Timur saat itu, bahkan dari lembaga DPRK setempat turut membahasnya pada rapat khusus dalam sidang yang dihadiri dari berbagai kalangan.

Banyak pihak menduga, kegiatan itu sengaja dilakukan untuk meraup keuntungan oknum tertentu, sehingga beberapa lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten itu turut membubuhi tandatangan pada laporan mereka yang ditujukan kepada Polda Aceh di Banda Aceh.

Tak hanya itu, kegiatan Bimtek yang dilakukan oleh LSM Lempana (Non Goverment) saat itu juga turut dilaporkan kepada Ombudsman RI Pewakilan Aceh di Banda Aceh, Senin (21/9/2020) lalu.

Pelaporan tersebut diwakili oleh Auzir Fahlevi, SH dan diterima oleh Asisten PPL Ombudsman Aceh Ilyas Isti, setelah sebelumnya berkoordinasi dengan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dr. Taqwaddin Husin.

"Dalam laporan itu kami melaporkan bahwa pada Tanggal 22 s/d 30 Agustus 2020 dan 9 s/d 11 September 2020 telah dilaksanakan acara Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Percepatan Pelaksanaan Program Gampong oleh Lembaga Pengembangan Aparatur Negara (LEMPANA) asal Medan Sumatera Utara di Hotel Royal Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur," kata Auzir Fahlevi saat itu.

Bimtek tersebut sambung Auzir, diikuti oleh Perangkat Desa yang ada di Kabupaten Aceh Timur dengan biaya kontribusi peserta Bimtek dipungut sebesar Rp5 juta rupiah perorang Perangkat Desa, yang mengikuti kegiatan Bimtek dimaksud.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri Tanggal 19 Agustus 2019 Nomor 140/8120/SJ Tentang Prioritas Pelaksanaan Bimtek Khusus Percepatan Penataan Kewenangan Desa/Gampong disebutkan bahwa lembaga pelaksanaan Bimtek haruslah lembaga yang mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri.

"Berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan data lapangan disimpulkan bahwa Lembaga LEMPANA yang melakukan Bimtek tersebut tidak memiliki rekomendasi dari Kemendagri dan patut diduga bahwa kegiatan Bimtek itu justeru ditunggangi oleh pihak tertentu yang tidak etis disebutkan sehingga Kepala Desa mau tidak mau harus mengikuti acara Bimtek itu dengan alasan keamanan dan kenyamanan," sebut Auzir Fahlevi.

Baca juga: Bimtek Masih Berlangsung, LSM Aceh Timur Beraudiensi ke Mapolres

Karena itu, melalui laporan ke Ombudsman Aceh mereka berharap agar hal tersebut disikapi sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlak. "Karena kegiatan itu jelas-jelas telah mengabaikan dan mengangkangi perintah Mendagri dalam surat edarannya tertanggal 19 Agustus 2019," pungkas Auzir Fahlevi seperti dilansir RILIS.NET pada September 2020 lalu. 

Untuk mengetahui kerugian negara pada Bimtek yang digelar di Aceh Timur itu tentu harus pula melalui audit yang dilakukan oleh instansi terkait, terutama pihak BPKP, yang jadi pertanyaan publik, sejauh mana keseriusan lembaga vertikal dalam mengawal penggunaan Dana Desa untuk Bimtek yang melibatkan pihak ketiga di kabupaten itu.  (rn/red).

Jokowi Ingatkan Kabinet soal Sense of Crisis!

Jokowi Ingatkan Kabinet soal Sense of Crisis!

Jakarta -
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan terkait sense of crisis 
di masa pandemi COVID-19. Peringatan ini disampaikan Jokowi kepada seluruh pemimpin, termasuk anggota kabinetnya.

"Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada," kata Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, dalam pernyataan pers, Jumat (16/7/2021).

Atas hal itu, Jokowi melarang seluruh menteri dan kepala lembaga bepergian ke luar negeri. Larangan itu dikecualikan untuk Menteri Luar Negeri.

"Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang lainnya kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden," ujar Pramono.

Jokowi memerintahkan kementerian/lembaga untuk aktif membuat tempat isolasi mandiri. Perintah ini disampaikan seiring dengan lonjakan drastis kasus COVID-19 di Indonesia.

"Dengan tingginya angka pasien isolasi mandiri maka kepada kementerian lembaga diminta untuk proaktif membuat isolasi mandiri pada kementerian lembaga masing-masing. Kalau kementerian/lembaganya besar atau pemerintah daerahnya besar maka minimum bisa 300 sampai dengan 500 pasien dan untuk itu dibuat secara baik dipersiapkan dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu," kata Jokowi.


Sumber: detik

Kamis, 15 Juli 2021

Tambahan 1,5 juta Dosis Vaksin Moderna dari AS Tiba di Indonesia

Tambahan 1,5 juta Dosis Vaksin Moderna dari AS Tiba di Indonesia

Jakarta - Sebanyak 1.500.100 dosis vaksin COVID-19 Moderna dari Amerika Serikat (AS) tiba di Indonesia pada Kamis, yang merupakan tambahan dari tiga juta dosis vaksin yang telah diterima sebelumnya sehingga menggenapkan total donasi vaksin Amerika untuk Indonesia menjadi 4,5 juta dosis.

“Kami berupaya untuk memberikan sebanyak mungkin vaksin yang aman dan efektif sehingga sebanyak mungkin orang Indonesia dapat divaksin secepat mungkin,” ujar Duta Besar AS untuk Indonesia Sung Y Kim dalam keterangan tertulis.

Kim menegaskan bahwa AS akan berkontribusi untuk membantu mengakhiri pandemi dan membangun kembali dunia yang lebih siap untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons ancaman kesehatan di masa depan, agar semua orang dapat hidup dengan aman dan sehat.

“Penting untuk terus diingat: Tidak ada satu orang pun yang aman hingga semua orang aman,” tutur dia.

AS telah memberikan komitmen bersejarah berupa kontribusi senilai 4 miliar dolar (sekitar Rp58 triliun) melalui aliansi vaksin GAVI untuk COVAX Advance Market Commitment (COVAX AMC). Kontribusi AS mendukung pembelian dan pengiriman vaksin COVID-19 untuk 92 negara berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk Indonesia.

Dengan pengiriman terbaru ini, maka Indonesia telah menerima lebih dari 12,7 juta dosis vaksin melalui COVAX AMC, sebuah inisiatif global untuk mendukung akses yang adil ke vaksin-vaksin COVID-19 yang aman dan efektif.

Selain itu, Presiden Joe Biden juga telah berkomitmen untuk menyediakan 80 juta vaksin COVID-19 yang aman dan efektif untuk negara-negara yang memerlukan di seluruh dunia untuk membantu mengakhiri pandemi.

Indonesia akan menerima sebagian dari vaksin tersebut. Rencana Presiden Biden terkait 80 juta dosis yang akan didonasikan ini mencakup lebih dari 23 juta dosis untuk Asia, sebagai upaya untuk menjaga agar kawasan, termasuk Indonesia, aman.

AS juga memberikan bantuan untuk upaya respons COVID-19 Indonesia yang lebih luas. Hingga hari ini, negara itu telah menginvestasikan 36 juta dolar (sekitar Rp522,4 miliar) untuk mendukung upaya Indonesia meningkatkan pelayanan vaksinasi, mempercepat tes dan pelacakan kasus, berbagi informasi faktual, serta meningkatkan kapasitas dan pelayanan fasilitas kesehatan.

Kontribusi AS mencakup lebih dari 1.000 ventilator yang saat ini digunakan di 600 rumah sakit di berbagai daerah di Indonesia. (rn/red)


Antara