Senin, 29 Maret 2021

Perusahaan Diminta Serius Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan

Perusahaan Diminta Serius Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan

Bupati Aceh Timur H. Hasballah Bin H.M. Thaib, SH saat menyampaikan arahan dalam rakor pencegahan Karhutla, Senin (29/3/2021)
RILIS
.NET, Aceh Timur -
Guna mencegah kebakaran hutan dan lahan, Bupati Aceh Timur H. Hasballah Bin H.M. Thaib, SH menggelar rapat koordinasi dengan pihak perusahaan perkebunan yang beroperasi di Aceh Timur, di Aula Serbaguna Pendopo Bupati Aceh Timur, Senin (29/3/2021).

Bupati Aceh Timur H. Hasballah Bin H.M. Thaib, SH atau yang akrab disapa Rocky pada kegitaan itu mengatakan, terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sebelumnya telah menyampaikan intruksi dalam rapat koordinasi pada 22 Februari 2021 lalu.

"Untuk itu upaya pencegahan harus diprioritaskan, infrastruktur pemantauan dan pengawasan harus sampai ditingkat bawah, selain itu, semua pihak harus mencarikan solusi yang permanen untuk mencegah, dan menangani kebakaran dan lahan, untuk tahun yang akan datang, kemudian, tidak membiarkan api membesar sehingga sulit untuk dikendalikan. Yang terakhir, langkah penegakan hukum tanpa kompromi, tegas terhadap siapapun, baik itu konsesi milik korporasi, milik perusahaan maupun di masyakat," kata Bupati Aceh Timur Rocky saat mengawali kegiatan itu.

Oleh sebab itu Bupati Aceh Timur ini berharap, adanya upaya kerjasama semua pihak untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, apalagi memasuki musim kemarau, agar kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi di Kabupaten Aceh Timur.

Rocky turut meminta kepada pihak perusahaan agar dilakukannya sosialisasi kepada bawahan ataupun para pekerja dilapangan, agar guru tidak membakar sembarangan dalam membersihkan lahan, begitu juga dengan instansi terkait, Rocky juga turut meminta agar nantinya dapat disurati kedesa-desa sebagai upaya untuk melakukan pencegahan terjadinya kebakaran.

"Kepada pihak perusahaan tolong juga disosialisasikan kepada para pekerja, agar mereka tau, jangan nanti saat terjadi kebakaran masyarakat yang disalahkan, untuk itu sosialisasi itu sangat perlu dilakukan," ajak Bupati Aceh Timur Rocky.

Selain itu, tambah Bupati Aceh Timur, terkait larangan pembakaran juga diatur dalam pasal 78 ayat (2) dan ayat (3) dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

"Dengan demikian larangan membakar juga menjadi lebih luas bukan hanya bagi pemegang izin, penegakan hukum dilakukan dengan sanksi administrasi, perdata, dan juga pidana," tambahnya.

Tak hanya itu, sambung Rocky, setiap perusahaan yang areal konsesinya terjadi kebakaran hutan dan lahan turut dimintakan pertanggungjawabannya.

"Perbuatan melawan hukum terkait dengan limbah bahan berbahaya dan beracun, atau yang beresiko tinggi yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, tetap dapat dimintai pertanggungjawabannya untuk membayar ganti kerugian lingkungan tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan," ujar Rocky.

Sementara itu, terkait tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), juga tanggung jawab sosial perusahaan antara lain telah diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), serta UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Selain itu, juga ada Peraturan Pemerintah Nomor47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT, dan juga ada Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan," sebut Bupati Aceh Timur yang akrab disapa Rocky pada kegiatan itu.

Acara itu turut dihadiri antara lain, unsur Forkopimda, para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, unsur TNI dan Polri, Pimpinan Perusahaan Perkebunan, serta sejumlah undangan lainya yang turut menghadiri kegiatan itu. (rn/aqb)
Jenis Bom Bunuh Diri di Depan Katedral Makassar Bom Panci

Jenis Bom Bunuh Diri di Depan Katedral Makassar Bom Panci

Panglima TNI dan Kapolri datangi lokasi bom bunuh diri Makassar. Foto: detikcom
RILIS.NET, Makassar - Polisi saat ini terus menyelidiki peristiwa bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo mengatakan pelaku menggunakan jenis bom panci dalam melakukan aksinya.

"Tentunya rekan-rekan tahu bahwa ledakan yang terjadi adalah ledakan suicide bom dengan menggunakan bom jenis bom panci," ujar Listyo di depan Gereja Katedral Makassar, Minggu (28/3/2021).

Selain mengetahui jenis bom, polisi juga kini telah mengidentifikasi salah satu diduga pelaku. Listyo mengatakan salah satu pelaku diketahui identitasnya berdasarkan sidik jari.

"Kejadian tersebut dilakukan oleh 2 tersangka. Tersangka pertama L (sidik jari identik), sedangkan tersangka kedua masih diidentifikasi," katanya.

Listyo menerangkan L merupakan teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). L juga diketahui memiliki keterkaitan dengan peristiwa bom di Gereja Katedral Jolo, Filipina pada 2018 silam.

"L merupakan kelompok JAD yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa pengeboman gereja Katedral Jolo Filipina Selatan pada Januari tahun 2018," ucapnya.

Sebelumnya, Dua bomber meledakkan diri di depan Gereja Katedral, Makassar, Sulawsi Selatan pagi tadi. Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo pasca peristiwa itu, polisi menangkap 4 orang tersangka jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Bima, NTB.

"Pasca bom Makassar tersebut, Polri juga telah menangkap 4 orang tersangka terorisme kelompok JAD Bima, NTB," ujar Listyo di depan Gereja Katedral Makassar, Minggu (28/3/2021).


Sumber: detikcom

Minggu, 28 Maret 2021

Muncul Api Saat Nonton Tivi, Aminah Warga Aceh Timur dan Empat Anaknya Selamat dari Kebakaran

Muncul Api Saat Nonton Tivi, Aminah Warga Aceh Timur dan Empat Anaknya Selamat dari Kebakaran

Rumah Aminah warga Aceh Timur hangus terbakar pada Sabtu (27/3/2021), malam
RILIS
.NET, Aceh Timur -
Aminah (38), warga Dusun Sematang Mamplam, Desa Payah Gajah, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur dan keempat anaknya selamat dari kobaran api yang menghanguskan rumah berkonstruksi kayu miliknya.

Saat itu Aminah dan keempat anaknya yang masih kecil-kecil sedang menonton televisi di ruang tengah rumahnya, pada Sabtu 27 Maret 2021, sekitar pukul 23.15 WIB.

Tiba-tiba terlihat asap muncul dari ruangan bagian belakang, dan seketika menjadi kobaran api yang besar.

Melihat api semakin membesar, Aminah beserta keempat anaknya lari keluar rumah untuk menyelamatkan diri, namun ia tidak sempat menyelamatkan barang apapun miliknya saat itu.

Warga sekitar yang mengetahui rumah Aminah kebakaran, turut membantu mengevakuasi anak-anak Aminah, sekaligus berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya dan menghubungi Polsek Peureulak Barat serta petugas dari Pemadam Kebakaran.

"Dikarenakan lokasi kebakaran jauh dari sumber air warga kesulitan memadamkan api yang mana rumah tersebut terbuat dari papan," sebut Kapolres Aceh Timur, melalui Kapolsek Peureulak Barat IPDA Irfan, SH, Sabtu (27/3/2021).

Kemudian sambung Irfan, baru sekitar pukul 23:45 WIB datang 2 unit mobil pemadam kebakaran kelokasi kejadian, namun rumah Aminah sudah habis terbakar.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian materil diperkirakan lebih kurang mencapai Rp 40 juta rupiah.

Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak Kepolisian sektor Peureulak Barat. (rn/red)

Rabu, 24 Maret 2021

Staf Ahli Menko Polhukam: Ada Upaya Kuasai Tanah Oleh WNA Melalui Penyelundupan Hukum

Staf Ahli Menko Polhukam: Ada Upaya Kuasai Tanah Oleh WNA Melalui Penyelundupan Hukum

RILIS
.NET, Mataram -
Potensi sumber kekayaan alam (SKA) Indonesia dalam bidang energi dan pariwisata mengundang para warga negara asing dan investor asing berlomba-lomba menanamkan investasi maupun memiliki hak atas tanah untuk kepentingan kelompok dan individunya. Namun, terdapat upaya untuk menguasai tanah di Indonesia melalui penyelundupan hukum.

Demikian pernyataan Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Laksda TNI Yusup pada Rakor Isu-isu Strategis di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (23/3/2021).

"Praktek-praktek penyelundupan hukum tersebut seperti mengawini atau menikahkan warga lokal melalui perjanjian pranikah yang mengatur segala ketentuan yang disepakati kedua mempelai sehingga tanah yang dibeli menggunakan atas nama suami atau istri warga negara Indonesia tetapi pengelolaan atas segala isi di atas maupun di dalam tanah dilakukan oleh warga negara asing," kata Yusup dalam rilis yang disiarkan humas Kemenkopolhukam, Selasa.

Selain itu, melalui perjanjian nominee yakni perjanjian yang menggunakan nama warga negara Indonesia dan pihak warga negara Indonesia menyerahkan surat kuasa kepada warga negara asing untuk bebas melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang dimilikinya.

Yusup mengatakan, di NTB sendiri terdapat kurang lebih 45 hotel atau resort dengan keterlibatan warga negara asing dalam kepemilikannya. WNA tersebut berasal dari Belanda, Jepang, Amerika, Inggris, Perancis, Rusia, Swedia, Australia, Selandia Baru, Italia, Argentina dan Malaysia.

"Praktik nominee ini penting untuk dilarang karena membuat peranan investasi asing dalam mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi tidak optimal. Praktik ini akan membuat Indonesia mengalami repatriasi modal yaitu dengan teralihkannya keuntungan atas investasi Indonesia ke negara asal, serta kehilangan kesempatan untuk mendapatkan transfer pengetahuan dari perusahaan asing ke perusahaan dalam negeri," sebut Yusup.

Yusup mengatakan, praktik nominee juga berdampak pada penerimaan negara yang semakin berkurang maupun kesempatan berusaha bagi pelaku ekonomi domestik yang menjadi semakin terpinggirkan.

"Pembangunan hotel, vila dan resort yang dilakukan oleh warga lokal atau pun warga asing harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) agar keseimbangan ekosistem alam tetap terjaga. Selain itu, banyaknya wisatawan asing yang berkunjung ke NTB akan memberikan pengaruh terhadap budaya lokal dan ideologi Pancasila karena masuknya budaya-budaya dan ideologi barat yang dibawa oleh warga asing," pungkas Yusup. (rn/rd)

Sabtu, 20 Maret 2021

Kerugian Negara Rp4,9 Miliar Lebih, HMI: Kami Kawal Penanganan Kasus ini

Kerugian Negara Rp4,9 Miliar Lebih, HMI: Kami Kawal Penanganan Kasus ini

Ketua HMI Komisariat Hukum Unimal Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara, Muhammad Fadli. Foto: IST.
RILIS
.NET, Lhokseumawe -
Ketua HMI Komisariat Hukum Unimal Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara, Muhammad Fadli mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa, Lhokseumawe, yang merugikan negara Rp 4,5 miliar lebih hingga tuntas Menurut Fadli, hal ini mereka lakukan karena HMI sendiri sangat konsen dalam mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat.

"Kami dari HMI Komisariat Hukum Unimal akan terus mengawal kasus dugaan proyek fiktif 4,9 Milyar ini hingga tuntas," ujar Fadli kepada AJNN, Sabtu (20/3/2021) di Lhokseumawe.

Fadli mengungkapkan kalau dari awal investigasi yang mereka lakukan bersama dengan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) dan beberapa media, memang sangat besar indikasi korupsi di proyek tersebut. Pihaknya juga bersyukur, saat ini badan auditor resmi yaitu dari BPKP Aceh sudah menyampaikan hasil auditnya.

"Itu sesuai dengan dugaan kita selama ini, bahwa ada kerugian negara yang mengakibatkan masyarakat menjadi korban," ujarnya.

Saat ini menurut Fadli tinggal menunggu integritas dan keberanian dari Kajari Lhokseumawe untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

Karena menurutnya, bukti permulaan sudah ada, tahap selanjutnya ke tahap penyidikan dan kemudian langsung ditetapkan tersangka bagi yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut.

Masyarakat kota lhokseumawe menurut Fadli ingin melihat, apakah Kajari Lhokseumawe akan meninggalkan prestasi selama mengabdi di kota Lhokseumawe, atau akan meninggalkan catatan hitamnya.

"Kita percayakan sepenuhnya penegakkan hukum tersebut kepada Kejari Lhokseumawe, khususnya kepada Bapak Kajari, masyarakat akan bersama Kejari, dan kami mahasiswa akan terus mengawal dan memantau perkembangan kasus ini," ujar Fadil.

Fadli juga mengatakan, mungkin hampir semua masyarakat kota Lhokseumawe tahu dan paham bahwa salah satu faktor yang membuat kota Lhokseumawe masih tertinggal dalam segi pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi karena banyaknya praktik-praktik korupsi selama ini.

Namun menurutnya, baru kali ini kasus tersebut bisa dibuktikan secara fakta hukum, maka untuk itu pihaknya mengingatkan agar kasus ini harus bisa menjadi momentum untuk menghukum tangan-tangan jahat yang selama ini terus menggerogoti uang rakyat dan kebijakan populis yang akhirnya hanya untuk kepentingan kelompok saja.

"Jika kali ini lolos, maka kedepannya tangan-tangan jahat tersebut akan semakin semena-mena dalam melakukan tindakan koruptifnya," kata Fadli.

Kemudian menurut Fadli, penelusuran yang mereka lakukan, dugaan korupsi tersebut dilakukan pada tahun anggaran (TA) 2020, dimana pada tahun 2020 adalah awal dunia berperang melawan pandemi Covid-19, sehingga sangat miris di tengah negara dan masyarakat melawan wabah yang sangat mematikan tersebut, namun ada oknum-oknum yang menggunakan kesempatan tersebut untuk mematikan masyarakat secara tidak langsung dengan melakukan korupsi.

Fadli juga mengingatkan bahwa melakukan korupsi di tengah bencana alam baik bencana alam konvensional atau non konvensional bisa dijatuhkan hukuman mati, dan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu yang lalu, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Kita tentu saja berharap kepada Kejari Lhokseumawe jika alat bukti sudah cukup berani untuk menjerat para pelaku tersebut, dengan hukuman terberat yaitu hukuman mati seperti yang saya jabarkan di atas, karena melakukan korupsi di tengah bencana pandemi covid-19 selain melakukan pelanggaran hukum, namun juga menabrak moralitas dan hati nurani sebagai seorang manusia," ujarnya.

Selain itu kasus ini menurut Fadli bisa menjadi awal langkah kota Lhokseumawe untuk berbenah menjadi lebih baik.

Kemudian "Tumor ganas" korupsi yang masif selama ini harus segera bisa di amputasi.

"Kita percaya kajari Lhokseumawe, berani dan berintegritas untuk menyelesaikan kasus ini," pungkasnya.

BPKP Perwakilan Aceh sendiri telah selesai melakukan audit investigasi terhadap pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa, Lhokseumawe, yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) kota Lhokseumawe.

Dalam berita sebelumnya, Kepala BPKP perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya menyebutkan bahwa dari hasil audit tersebut ditemukan adanya modus rekayasa proses lelang dan pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan kontrak.

"Sehingga merugikan keuangan negara lebih dari 4,9 milyar," ungkap Indra Khaira Jaya kepada kepada Ajnn pada Kamis (18/3/2021) di Banda Aceh.

Proses berikutnya kata Indra, pihak tim kantor pusat BPKP akan melakukan quality assurance yang hasilnya selanjutnya akan disampaikan ke instansi penyidik untuk proses hukum kepada pihak-pihak yang terlibat memanipulasi dana Otsus.

Sebelumnya, menindaklanjuti temuan dugaan korupsi lanjutan pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa kota Lhokseumawe sebesar Rp4,9 miliar serta pengawasan senilai Rp73,6 juta yang bersumber dari dana Otonomi khusus (Otsus) tahun 2020, pada Selasa (2/1/2021) penyidik Kejari Lhokseumawe bersama auditor BPKP Aceh di Banda Aceh telah melakukan ekspose substansi dugaan korupsi dalam kasus tersebut.


Sumber: Ajnn