Tampilkan postingan dengan label Lhokseumawe. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Lhokseumawe. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 05 Juni 2021

UNHCR Minta Izin Pemko Lhokseumawe Tampung Warga Rohingya yang Terdampar di Aceh Timur

UNHCR Minta Izin Pemko Lhokseumawe Tampung Warga Rohingya yang Terdampar di Aceh Timur

Lhokseumawe - United Nations High Commissioner for Refugess (UNHCR) Perwakilan Indonesia meminta izin Pemerintah Kota (Pemkot) Lhokseumawe untuk menampung 81 imigran Rohingya yang terdampar di Pulau Idaman, Kabupaten Aceh Timur.

Assistant Protection Officer UNHCR Indonesia Tria yang dihubungi dari Lhokseumawe, Sabtu, mengatakan pihaknya berharap Pemkot Lhokseumawe mengizinkan 81 imigran Rohingya untuk menempati shelter Balai Latihan Kerja (BLK) Lhokseumawe.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Pemkot Lhokseumawe dan Pemkab Aceh Timur dan berharap nantinya warga Rohingya yang terdampar di Pulau Idaman ini dapat ditampung di penampungan sementara di BLK Lhokseumawe," kata Tria.

Tria mengatakan saat ini, 81 imigran Rohingya masih ditempatkan di Pulau Idaman karena masih menunggu hasil keputusan dari pemerintah daerah.

"Bantuan kemanusiaan berupa makanan dan logistik lainnya sudah diberikan oleh Pemkab Aceh Timur, namun bagaimana nasib imigran gelap ini masih menunggu hasil koordinasi tim di lapangan dengan pemerintah," sebut Tria.

Kepala Bagian Humas Pemkot Lhokseumawe Marzuki mengatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan surat resmi dari UNHCR terkait permintaan untuk menampung 81 imigran Rohingya di shelter BLK Lhokseumawe.

Tidak ada masuk surat resmi dari UNHCR. Jika pun ada, pastinya pasti akan diadakan rapat koordinasi," kata Marzuki seraya menyebutkan saat ini di shelter BLK Lhokseumawe masih ada 15 imigran Rohingya.

"Jika nanti 81 imigran Rohingya tersebut dipindahkan ke BLK Lhokseumawe, maka kami berharap agar terlebih dahulu 15 imigran tersebut dipindahkan, agar tidak bercampur," pungkas Marzuki.


Sumber: Antara

Sabtu, 24 April 2021

Bahtuphat Membara, Belasan Kontrakan Ludes Terbakar

Bahtuphat Membara, Belasan Kontrakan Ludes Terbakar

RILIS
.NET, Lhokseumawe -
Belasanan Kontrakan yang terletak di Dusun B, Gampong Bahtuphat Timur, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe ludes terbakar.

Peristiwa naas ini terjadi pada Jumat, (23/4/2021) malam, sekitar pukul 10.00 WIB, usai ibadah shalat tarawih.

Api yang diduga berasal dari salah satu rumah yang berjejer di kawasan itu, menyebabkan belasan rumah lainnya ludes terbakar.

Sejumlah tiga unit mobil pemadam kebakaran juga ikut dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Namun, akibat gang yang terlalu sempit hingga sedikt menyulitkan mobil petugas untuk mencapai lokasi ini.

Petugas dari kepolisian dan pemadam, yang turut dibantu oleh masyarakat sekitar juga turut membantu untuk memadamkan api di lokasi. Api kemudian berhasil dipadamkan sekitar pukul 23.30 WIB.

Sejauh ini, RILIS.NET belum mendapatkan informasi resmi terkait penyebab kebakaran itu, Namun kerugian ditaksirkan lebih kurang mencapai ratusan juta rupiah. (rn/sz)

Sabtu, 20 Maret 2021

Kerugian Negara Rp4,9 Miliar Lebih, HMI: Kami Kawal Penanganan Kasus ini

Kerugian Negara Rp4,9 Miliar Lebih, HMI: Kami Kawal Penanganan Kasus ini

Ketua HMI Komisariat Hukum Unimal Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara, Muhammad Fadli. Foto: IST.
RILIS
.NET, Lhokseumawe -
Ketua HMI Komisariat Hukum Unimal Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara, Muhammad Fadli mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa, Lhokseumawe, yang merugikan negara Rp 4,5 miliar lebih hingga tuntas Menurut Fadli, hal ini mereka lakukan karena HMI sendiri sangat konsen dalam mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat.

"Kami dari HMI Komisariat Hukum Unimal akan terus mengawal kasus dugaan proyek fiktif 4,9 Milyar ini hingga tuntas," ujar Fadli kepada AJNN, Sabtu (20/3/2021) di Lhokseumawe.

Fadli mengungkapkan kalau dari awal investigasi yang mereka lakukan bersama dengan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) dan beberapa media, memang sangat besar indikasi korupsi di proyek tersebut. Pihaknya juga bersyukur, saat ini badan auditor resmi yaitu dari BPKP Aceh sudah menyampaikan hasil auditnya.

"Itu sesuai dengan dugaan kita selama ini, bahwa ada kerugian negara yang mengakibatkan masyarakat menjadi korban," ujarnya.

Saat ini menurut Fadli tinggal menunggu integritas dan keberanian dari Kajari Lhokseumawe untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

Karena menurutnya, bukti permulaan sudah ada, tahap selanjutnya ke tahap penyidikan dan kemudian langsung ditetapkan tersangka bagi yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut.

Masyarakat kota lhokseumawe menurut Fadli ingin melihat, apakah Kajari Lhokseumawe akan meninggalkan prestasi selama mengabdi di kota Lhokseumawe, atau akan meninggalkan catatan hitamnya.

"Kita percayakan sepenuhnya penegakkan hukum tersebut kepada Kejari Lhokseumawe, khususnya kepada Bapak Kajari, masyarakat akan bersama Kejari, dan kami mahasiswa akan terus mengawal dan memantau perkembangan kasus ini," ujar Fadil.

Fadli juga mengatakan, mungkin hampir semua masyarakat kota Lhokseumawe tahu dan paham bahwa salah satu faktor yang membuat kota Lhokseumawe masih tertinggal dalam segi pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi karena banyaknya praktik-praktik korupsi selama ini.

Namun menurutnya, baru kali ini kasus tersebut bisa dibuktikan secara fakta hukum, maka untuk itu pihaknya mengingatkan agar kasus ini harus bisa menjadi momentum untuk menghukum tangan-tangan jahat yang selama ini terus menggerogoti uang rakyat dan kebijakan populis yang akhirnya hanya untuk kepentingan kelompok saja.

"Jika kali ini lolos, maka kedepannya tangan-tangan jahat tersebut akan semakin semena-mena dalam melakukan tindakan koruptifnya," kata Fadli.

Kemudian menurut Fadli, penelusuran yang mereka lakukan, dugaan korupsi tersebut dilakukan pada tahun anggaran (TA) 2020, dimana pada tahun 2020 adalah awal dunia berperang melawan pandemi Covid-19, sehingga sangat miris di tengah negara dan masyarakat melawan wabah yang sangat mematikan tersebut, namun ada oknum-oknum yang menggunakan kesempatan tersebut untuk mematikan masyarakat secara tidak langsung dengan melakukan korupsi.

Fadli juga mengingatkan bahwa melakukan korupsi di tengah bencana alam baik bencana alam konvensional atau non konvensional bisa dijatuhkan hukuman mati, dan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu yang lalu, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Kita tentu saja berharap kepada Kejari Lhokseumawe jika alat bukti sudah cukup berani untuk menjerat para pelaku tersebut, dengan hukuman terberat yaitu hukuman mati seperti yang saya jabarkan di atas, karena melakukan korupsi di tengah bencana pandemi covid-19 selain melakukan pelanggaran hukum, namun juga menabrak moralitas dan hati nurani sebagai seorang manusia," ujarnya.

Selain itu kasus ini menurut Fadli bisa menjadi awal langkah kota Lhokseumawe untuk berbenah menjadi lebih baik.

Kemudian "Tumor ganas" korupsi yang masif selama ini harus segera bisa di amputasi.

"Kita percaya kajari Lhokseumawe, berani dan berintegritas untuk menyelesaikan kasus ini," pungkasnya.

BPKP Perwakilan Aceh sendiri telah selesai melakukan audit investigasi terhadap pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa, Lhokseumawe, yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) kota Lhokseumawe.

Dalam berita sebelumnya, Kepala BPKP perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya menyebutkan bahwa dari hasil audit tersebut ditemukan adanya modus rekayasa proses lelang dan pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan kontrak.

"Sehingga merugikan keuangan negara lebih dari 4,9 milyar," ungkap Indra Khaira Jaya kepada kepada Ajnn pada Kamis (18/3/2021) di Banda Aceh.

Proses berikutnya kata Indra, pihak tim kantor pusat BPKP akan melakukan quality assurance yang hasilnya selanjutnya akan disampaikan ke instansi penyidik untuk proses hukum kepada pihak-pihak yang terlibat memanipulasi dana Otsus.

Sebelumnya, menindaklanjuti temuan dugaan korupsi lanjutan pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa kota Lhokseumawe sebesar Rp4,9 miliar serta pengawasan senilai Rp73,6 juta yang bersumber dari dana Otonomi khusus (Otsus) tahun 2020, pada Selasa (2/1/2021) penyidik Kejari Lhokseumawe bersama auditor BPKP Aceh di Banda Aceh telah melakukan ekspose substansi dugaan korupsi dalam kasus tersebut.


Sumber: Ajnn

Kamis, 08 Oktober 2020

Tolak Omnibus Low Seribuan Mahasiswa Unsan Unjuk Rasa ke DPRK Langsa

Tolak Omnibus Low Seribuan Mahasiswa Unsan Unjuk Rasa ke DPRK Langsa

Tolak Omnibus Low, Mahasiswa Unsam Unjukrasa ke DPRK Langsa (Foto: Ist)
RILIS.NET, Langsa - Seribuan mahasiswa dari Universitas Samudra (Unsam) Langsa berunjuk rasa ke kantor DPRK setempat pada Kamis, 8 Oktober 2020, sekitar pukul 11.00 WIB. Kedatangan mereka untuk menolak UU Omnibus Low Cipta Kerja yang dianggap tidak memihak kepada buruh.

Mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Samudra, (KBM Unsam) ini awnya bergerak dari Kampus di Gampong Meurandeh, dan menuju ke gedung DPRK dengan berjalan kaki sambil mengusng sejumlah poster dan spanduk bernada penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

Setibanya di depan gedung DPRK mereka berorasi dan meminta DPRK Langsa untuk menolak tegas UU Cipta Kerja, dan mengirimkan surat penolakan UU Cipta Kerja ke Presiden.

Para mahasiswa ini juga meminta Pimpinan DPRK Langsa untuk segera merespon tuntutan mereka dalam waktu 1X24 Jam.

Sejumlah Anggota DPRK Langsa turut hadir menemui para mahasiswa dihalaman depan kantor DPRK, tampak hadir antara lain, Wakil Ketua I, Saifullah, Wakil Ketua II, Ir. Joni, T. Ratna Laila, Melvita Sari dan juga Faisal.

Jumat, 14 Agustus 2020

M. Iqbal : Terimakasih Atas Pengukuhan PWA Aceh Timur oleh Ketua Umum PWA

M. Iqbal : Terimakasih Atas Pengukuhan PWA Aceh Timur oleh Ketua Umum PWA

RILIS.NET, Lhokseumawe - Pengukuhan serta Penyerahan SK PWA Aceh Timur  untuk Periode 2020-2023 yang langsung diserahkan Oleh Ketua Umum Persatuan Wartawan Aceh (PWA) Maimun. M.KOM.I di dampingi langsung Oleh sekjen Erwin di Kantor Pusat di Lhokseumawe, (14/8/2020).

Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PWA serta keputusan DPP PWA propinsi Aceh Nomor: /KEP/DPP.PWA/2020 tanggal 03 Kuli 2020 tentang mandat pembentukan PWA Aceh Timur. 

Kunjugan Tim PWA Aceh Timur ke Kantor Pusat PWA sebagai silaturahmi dalam Penguatan anggota untuk membagun komunikasi sesama awak Media dalam membagun pesaudaraan serta persatuan yang kuat Jurnalis. 

Penyerahan SK yang langsung diterima oleh Ketua PWA Aceh Timur Muhammad atau yang biasa di sapa Mr, Alman Falki serta Saiful Hadi sebagai tim yang akan mengemban tugas kedepan diwilayah Aceh Timur.

Sebagai Icon untuk Aceh Timur profesional yang mampu merubah kearah yang lebih baik kedepan dengan konsep silaturahmi ini menjadi cita-cita sebagai visi dan misi PWA.

M. Iqbal atau yang biasa disapa Tuan takur selaku sektaris PWA Aceh Timur saat ditemuai awak media disebuah Cafe perbatasan Aceh Timur, ia mengucapkan terimakasih.

"Terimakasih setingginya kepada Ketua Umum PWA Aceh atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk mengemban tugas ini dalam menjaga kode etik tim jurnalistik  dibawah pendampingan PWA Aceh Timur kedepan" ujar Tuan Takur. Jum'at (14/08/2020).

"Insya Allah dengan terbentuknya Persatuan Wartawan Aceh Timur kami akan terus berbenah diri dengan mensosialisasi kepada publik bahwa kami telah hadir di Tengah masyarakat Aceh timur untuk bersama menjaga serta membangun bersama Aceh Timur" Tutup Iqbal. (rn/alman)