Tampilkan postingan dengan label Langsa. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Langsa. Tampilkan semua postingan

Minggu, 28 Februari 2021

Akhiri Dualisme, PB HMI Sahkan Jailani Sebagai Ketum HMI Cabang Langsa

Akhiri Dualisme, PB HMI Sahkan Jailani Sebagai Ketum HMI Cabang Langsa

Ketum HMI Cabang Langsa Jailani dan Sekretaris Wadih Arrasyid (Foto: Ist)
RILIS
.NET, Langsa -
Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang berkedudukan di Ibukota Jakarta memutuskan dan menetapkan Muhammad Jailani sebagai Ketua Umum dan Wadih Arrasyid sebagai Sekretaris Umum HMI Cabang Langsa, Sabtu (27/2/2021).

Penetapan tersebut tertuang dalam keputusan Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK) PB HMI Nomor: 18/KPTS/A/07/1442 H tentang sengketa kontitusional HMI Cabang Langsa periode 2019 – 2020, memutuskan dan menetapkan, mencabut Surat Keputusan PB HMI nomor 211/KPTS/A/10/1440 atas nama Boidatul Khoi dan Abdi Maulana.
SK Terbaru dari PB HMI yang menetapkan Jailani sebagai Ketum HMI Cabang Langsa 
Selain itu, mengesahkan SK PB HMI nomor 253/ KPTS/A/01/1441 di bawah kepengurusan Muhammad Jailani dan Wadih Arrasyid masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum.

Selanjutnya, surat keputusan tersebut menyatakan, Keputusan MPK PB HMI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 4 Rajab 1442 H/17 Februari 2021 M.

Sementara itu Ketua HMI Langsa , Muhammad Jailani kepada wartawan menyampaikan terimakasih atas kepercayaan yang besar ini diberikan kepada kami di kepengurusan HMI Cabang Langsa yang sah.

“Semoga amanah besar ini akan dapat kami emban dengan baik dan kami tunaikan dengan baik pula,” ujar Jai sapaan akrab Muhammad Jailani.

Selanjutnya, pihaknya mengaku akan merangkul seluruh komisariat se kawasan cabang Langsa untuk di solidkan kembali.

“Kita juga berharap dukungan dari seluruh elemen di HMI, baik kader, senior maupun alumni HMI,” harap Jailani seperti dilansir Waspada.id Minggu siang. (rn/red)

Kamis, 25 Februari 2021

Empat Hari Jatuh ke Dalam Jurang di Aceh Timur, Warga Aceh Tamiang Berhasil Dievakuasi Tim SAR

Empat Hari Jatuh ke Dalam Jurang di Aceh Timur, Warga Aceh Tamiang Berhasil Dievakuasi Tim SAR

Proses evakuasi korban dari jurang (Foto: Ist)
RILIS
.NET, Langsa -
Setelah empat hari jatuh dan terperosok ke dalam jurang, Sakirin (33) warga Gampong Benua Raja Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang berhasil dievakuasi oleh tim SAR dengan selamat dari dalam jurang, di kawasan Gampong Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Jernih, Aceh Timur.

Sakirin dievakuasi ke posko Gampong Simpang Jernih melalui jalur sungai, setelah menghabiskan waktu lebih kurang 4 jam dari dalam jurang, korban akhirnya tiba di lokasi posko pada hari ini, Kamis (25/2/2021) sekitar pukul 02.00 WIB, dini hari.

Sebelumnya dikabarkan pada Minggu 21 Februari 2021 lalu korban pergi memancing ke kawasan Simpang Jernih, Aceh Timur. Saat itu korban diduga terpeleset dan terjatuh kedalam jurang yang terjal.

Mengetahui korban terjatuh, ketiga teman korban mencoba untuk memberikan pertolongan, namun karena kondisi lokasi yang sulit dan tidak ada alat bantu lainnya kemudian informasi itu disampaikan kepada warga lainnya.

Kepala Basarnas Aceh, Budiono S.E., M.M. melalui Koordinator Pos SAR Langsa, Aulia Rahman, mengatakan kejadian itu berawal dari laporan salah seorang anggota BPBD Aceh Timur, Hendro tentang kronologis kejadian.

Saat itu korban hendak turun ke lokasi memancing melewati tebing sungai yang curam, korban terpeleset dan jatuh kejurang.

Atas laporan itu, Tim Rescue Pos SAR Kota Langsa berjumlah 7 orang bergerak menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi menggunakan 1 unit Rescue Car dan peralatan Mountenering. Tim juga turut membawa alat pendukung lainnya, 3 unit HT, 1 Unit Genset, 2 unit alat penerang (senter) serta APD untuk turun ke jurang.

"Proses evakuasi korban memakan waktu berjam-jam dari dalam jurang," kata Koordinator Pos SAR Langsa Aulia Rahmad. (rn/sm)

Senin, 22 Februari 2021

Tiga Pimpinan Wilayah Dukung IAIN Langsa Jadi Perguruan Tinggi Unggul

Tiga Pimpinan Wilayah Dukung IAIN Langsa Jadi Perguruan Tinggi Unggul

Rapat Kerja IAIN Langsa (Foto: Ist)
RILIS
.NET, Langsa -
Tiga pimpinan daerah di Aceh bersinergi mewujudkan kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa sebagai pendidikan tinggi unggul untuk merespon revolusi industri.

Sinergisitas itu disampaikan oleh tiga pimpinan daerah di Pesisir Timur Aceh, saat memaparkan materi di acara Rapat Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa tahun 2021, di aula laboratorium terpadu, Senin (22/02/2021).

Tiga Pimpinan daerah yang hadir yaitu, Bupati Aceh Tamiang yang diwakili oleh Drs. Abdullah Plt. Sekda Aceh Tamiang, Bupati Aceh Timur yang diwakili oleh Dr. Darmawan staf ahli Kabupaten Aceh Timur bidang hubungan kerjasama, Wakil Walikota Langsa Dr. H. Marzuki Hamid, MM.

Plt. Sekda Kabupaten Aceh Tamiang Drs. Abdullah, mengatakan guna mewujudkan pendidikan tinggi yang unggul, maka transformasi lembaga dari IAIN Langsa menuju UIN harus mendapatkan dukungan dari semua pihak.

"Karena UIN menyajikan integrasi keilmuan, nah ini menjadi nilai 'plus' bagi anak-anak kita, karena ada nilai keagamaanya," ujarnya.

Kabupaten Aceh Tamiang, sangat mendukung IAIN Langsa menjadi UIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Mudah-mudahan cepat terealisasi, tambahnya lagi.

Senada itu, Dr. Darmawan staf ahli Kabupaten Aceh Timur, mengatakan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, menaruh perhatian besar di bidang pendidikan, dan tentunya seperti kalimat bijak: "lewat pendidikan akan dapat memajukan suatu daerah."

Secara umum kami, Pemkab Aceh Timur menaruh perhatian khusus untuk kampus IAIN Langsa. "Kami mendukung sepenuhnya program pak Rektor untuk menjadikan IAIN Langsa menjadi Universitas Islam Negeri (UIN)," imbuh Darmawan.

Ditempat yang sama, Wakil Walikota Langsa Dr. H. Marzuki Hamid, MM., menyebutkan saat ini Pemerintah Kota Langsa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Langsa. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah dukungan baik secara moril dan materil untuk pengembangan dua kampus negeri yang ada di daerah tersebut.

"Berbagai upaya kita lakukan untuk pengembangan kampus, diantaranya membuka akses jalan yang lebih luas dan perluasan lahan kampus," ucap Marzuki.

Tidak tanggung-tanggung, guna mempercepat transformasi IAIN Langsa menuju UIN, Wakil Walikota Langsa memberikan hadiah bagi dosen IAIN Langsa yang mendapat gelar guru besar (Profesor).

"Kami akan memberikan hadiah Rp.50 juta bagi dosen yang cepat mendapat gelar guru besar (profesor). Ini tidak main-main, saya membantu untuk lahirnya guru besar di IAIN Langsa, karena kualitas perguruan tinggi sangat ditentukan dengan kualitas SDM nya. Ini sebagai bentuk dukungan kami Pemko Langsa," tukas Wakil Walikota.

Sebelumnya, Rektor IAIN Langsa Dr. H. Basri, MA., memaparkan secara singkat lahirnya perguruan tinggi kebanggaan masyarakat Pesisir Timur Aceh. Rektor juga menjelaskan perkembangan terkini dan arah kebijakan IAIN Langsa dimasa mendatang yang akan bertransformasi menuju Universitas Islam Negeri (UIN). (rn/rd)

Sabtu, 20 Februari 2021

Pasca Pemekaran, Ratusan Miliar Aset Aceh Timur Diserah 'Gratis' ke Pemko Langsa

Pasca Pemekaran, Ratusan Miliar Aset Aceh Timur Diserah 'Gratis' ke Pemko Langsa


Salah satu bangunan bekas Pendopo Bupati Aceh Timur yang diserahkan ke Pemko Langsa. (Foto: Museum.langsakota.go.id
RILIS.NET, Aceh Timur - Pasca pemekaran, Pemerintah Aceh Timur telah melakukan empat tahapan penyerahan aset yang bernilai ratusan miliar rupiah kepada Pemerintah Kota Langsa yang dilakukan dalam beberapa tahap. Aset-aset yang diserahkan 'gratis' ke Pemko Langsa itu berupa tanah dan gedung-gedung bekas perkantoran milik Pemerintah Aceh Timur yang berlokasi di Kota Langsa.

Sejak dimekarkan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) pada tahun 2000 lalu, kabupaten ini dipecahkan menjadi tiga wilayah, yakni Kabupaten Aceh Tamiang, Pemko Langsa dan Aceh Timur. Sebelumnya Langsa merupakan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur.

Saat pemerintahan H. Hasballah HM Thaib yang akrab disapa Rocky Kabupaten ini diinstruksikan harus berkantor di Kota Idi sejak 9 Agustus 2012. Saat ini Aceh Timur memiliki 513 Desa dengan dan 24 Kecamatan yang meliputi wilayah daratan, dan pesisir di Selat Malaka dengan sumber alam utama di bidang pertanian, perikanan dan juga pertambangan yang saat ini mulai dioptimalkan.

Sebagai kabupaten induk yang mulai berbenah di daerah baru, Aceh Timur terpaksa harus meninggalkan aset yang bersumber dari APBKnya senilai ratusan miliar rupiah berupa tanah dan bangunan bekas perkantoran di wilayah Pemko Langsa. Nilai tersebut bukanlah angka kecil yang dihibahkan secara cuma-cuma untuk kelancaran operasional Pemerintahan Kota Langsa. Walau Aceh Timur sendiri harus berjibaku untuk menata kembali pusat pemerintahan dan prasarana penunjang lainnya untuk kebutuhan publik sebagai kabupaten baru.

Penyerahan aset milik Pemerintah Aceh Timur kepada Pemko Langsa sudah mulai dilakukan pada Desember tahun 2003 lalu yaitu aset dengan total nilai 164 miliar, tahap kedua sebanyak 28 miliar dilaksanakan pada Desember 2004 dan penyerahan aset tahap ketiga dilakukan pada Februari 2011 dengan total aset sebesar Rp 40 miliar. Total aset tersebut mencapai Rp 232 miliar lebih, dan menurut informasi tidak ada kompensasi apa pun dari Pemko Langsa dan Pemerintah Provinsi Aceh.

Kemudian Pemerintah Aceh Timur kembali menyerahkan aset tahap empat senilai Rp 94 miliar lebih. Pada tahap ini Pemkab Aceh Timur baru mendapatkan kompensasi, itupun dari Provinsi Aceh senilai Rp 40 miliar yang diperuntukan oleh Pemkab Aceh Timur untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana di kabupaten yang mulai berbenah ini.

Jadi aset Aceh Timur yang mencapai ratusan miliar telah dihibahkan kepada Pemko Langsa tanpa kompensasi. Sehingga Pemkab Aceh Timur harus kembali berjuang mengalokasikan anggaran untuk menunjang pembangunannya sebagai kabupaten induk yang baru dimekarkan dan dimulai pembangunannya dari nol menuju Daerah Otonomi Baru (DOB) yang mandiri, maju dan bermartabat.

Dari penyerahan aset ini diharapkan kedua daerah itu dapat bersinergi dan terus berkarya dalam menunjang pembangunan kearah yang lebih baik menuju masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. Namun demikian, saat ini bukan tidak mungkin dengan segala kemampuan dan kemajuan Pemko Langsa diharap dapat turut berkontribusi dalam bentuk kompensasi guna mendukung pembangunan kabupaten induknya, yakni Aceh Timur yang menaungi 513 desa dan sudah tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dalam menata dan meratakan kembali pembangunan di wilayahnya yang begitu luas. (rn/red)


Penulis : Mahyuddin (Pak Geuchik)
Sumber: modusaceh.co







Jumat, 12 Februari 2021

Ketua YARA Langsa Minta Kejati, Kejari dan BPK RI Perwakilan Aceh Periksa LSM yang Mengadakan Bimtek

Ketua YARA Langsa Minta Kejati, Kejari dan BPK RI Perwakilan Aceh Periksa LSM yang Mengadakan Bimtek

Ketua YARA Perwakilan Langsa H Abdul Muthallib Ibr, SE, SH, M.Si, M.Kn (Foto: Ist)
RILIS.NET, Langsa - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Langsa H Abdul Muthallib meminta kepada Kejati, Kejari maupun BPK RI perwakilan Aceh di Banda Aceh agar segera memeriksa LSM yang mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada aparatur Desa di Langsa.

Kata Thallib, seratusan aparatur Desa (Gampong) dari 5  Kecamatan Pemko Langsa, Provinsi Aceh mengikuti Bimtek ke Kota Banda Aceh yang di selenggarakan oleh pihak ketiga, menyalahi aturan Permendesa.

"Kita Minta penegak Hukum segera periksa pihak ketiga yang melakukan kegiatan ini. Kegiatan tersebut sangat kita sesalkan , karena melanggar Permendesa PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentang swakelola Desa dan prioritas penggunaan dana desa dimasa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, kita  meminta penegak hukum, Kejati Aceh, Kejari Langsa maupun BPK RI, untuk mengusut tuntas dan memeriksa sejumlah pejabat yang dianggap terlibat dalam kegiatan tersebut," ujar H Thallib yang juga Dosen FH Unsam. 

Tak hanya itu, Thallib menduga sejumlah pejabat yang diduga terlibat dalam pelanggaran Permendesa PDTT Nomor 13 tahun 2020, diantaranya ada beberapa orang  oknum Camat yang ikut serta,  dan para oknum Kepala Desa (Kades) yang telah mengikuti Bimtek yang diselenggarakan oleh pihak ketiga di Kota Banda Aceh, juga harus diperiksa dan proses hukum yang berlaku di negeri ini.

Lebih lanjut H Thalllib, yang juga Advokat menyebutkan selain itu, masyarakat Kota Langsa juga meminta penegak hukum untuk segera memeriksa, oknum ketua LSM yang mengadakan kegiatan Bimtek di Banda Aceh selama 3 hari.

"Bimtek yang digelar selama tiga hari sejak selasa tanggal 9, sampai Kamis (11/2/2021) di hotel Kyriad Banda Aceh,harus dipertanggung jawabkan secara hukum," tegas Thallib, dalam rilis yang turut diterima media ini, Jumat sore.

Masih kata Ketua YARA Langsa ini, semua pihak juga sudah mengetahui LSM yang diketui EM juga  merupakan salah seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di salah satu instansi pemerintah Pemko Langsa Provinsi Aceh,  yang bertindak sebagai pihak ketiga.

Thalib juga mengulai, di salah satu poin dalam Permendesa PDTT No 13 tahun 2020 yaitu tentang swakelola Desa diantaranya,

Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan dana desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan dana desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di desa.

Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan desa yang didanai dana desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

"Kita juga sudah melakukan investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Orientasi Pengembangan Masyarakat Madani Indonesia (LSM LOPMMI) yang merupakan pihak ketiga, ketuanya jelas ASN di Pemko Langsa,"

TAmbah Thallib, "LSM LOPMMI, yang melakukan kegiatan Bimtek terhadap perangkat Gampong dalam wilayah Pemko Langsa harus dipeksa sesuai dengan jalur hukum yang benar, uang yang digunakan untuk Bimtek itu uang Rakyat, bukan uang turun dari langit, sebut Dosen FH Unsam Langsa ini,"

Bukan hanya penegak hukum, Walikota Langsa, Tgk. Usman Abdullah, SE diminta harus mengusut kasus ini.

"Kita mintak untuk mengusut tuntas kasus ini, ketua LSM yang melakukan kegiatan ini jelas ASN Pemko Langsa.  Kejari Langsa yang baru,  viva Hari Rustaman,  mungkan akan segera melakukan penyidikan kasus Bimtek perangkat Gampong Pemko Langsa yang diadakan Banda Aceh," tutup H Thallib. (rn/rls)