Showing posts with label Hukum. Show all posts
Showing posts with label Hukum. Show all posts

Thursday, October 21, 2021

Gelar Unjuk Rasa, Alaska Desak Penegak Hukum Usut Dugaan Mark Up Honor TKK di Pemko Langsa

Gelar Unjuk Rasa, Alaska Desak Penegak Hukum Usut Dugaan Mark Up Honor TKK di Pemko Langsa

RILIS
.NET, Langsa -
Gelar unjuk rasa, puluhan Aliansi aktivis merdeka (Alaska) meminta pihak terkait untuk mengusut tuntas dugaan Mark Up honor tenaga kerja kontraktor (TKK) di lingkungan pemerintahan kota Langsa tahun 2021, Kamis (21/10/2021).

Puluhan masa yang melakukan unjuk rasa ini sebelumnya berkumpul di lapangan merdeka Langsa, dan kemudian menuju titik aksi yakni di Gedung DPRK Langsa serta Sekretariat Pemko Langsa 

Koordinator aksi, Abdi Maulana dalam orasinya menyampaikan bahwa dengan kegaduhan yang selama ini terjadi terhadap tenaga kontrak dan honorer yang datanya simpang siur dengan jumlah dari OPD secara keseluruhan laporan jawaban dari eksekutif kepada legeslatif berjumlah 3500 orang tenaga kontrak dan honorer.

Namun, pada kenyataannya data yang disampaikan BKPDSDM Kota Langsa hanya 2.212 orang saja tenaga kontrak dan honorer yang ada di OPD dalam lingkungan Pemko Langsa, "ada apakah ini dan diduga telah memanipulasi data", tanya Abdi.

Menurut Abdi, bahwa besaran gaji tenaga kontrak per-bulan berkisar antara Rp850 ribu rupiah - Rp 1,3 juta rupiah, bila dikalikan dengan data 3500 orang maka miliaran rupiah uang negara diduga di Mark-up, padahal data valid dari BKPDSDM Kota Langsa hanya berjumlah 2.212 orang saja.

Kemudian sambungnya, Alaska menduga ada mafia terhadap TKK yang memanipulasi data tenaga kontrak dan honorer di lingkungan Pemko Langsa sehingga dapat memainkan anggaran untuk kepentingan pribadi. T

"Tak hanya itu, tenaga kontrak yang di pekerjakan kuat dugaan ada jual beli SK disana yang dilakukan oleh oknum," tambahnya.

Atas dasar tersebut, Alaska menuntut beberapa hal yang dituangkan dalam petisi yakni;

Pertama, Meminta Walikota Langsa Agar segera melakukan APEL massal untuk seluruh Tenaga Kerja Kontrak dan Honorer yang berjumlah 2.212 Orang (Sesuai data BKPSDM) yang tersebar dalam OPD di Kota Langsa dengan membawa bukti foto Copy SK dan KTP.
 
Hal ini dilakukan untuk membongkar isu dan memberikan kebenaran kepada masyarakat dimana terdapat dugaan indikasi antara lain; 

TKK dan honerer yang tumpang tindih SK. TKK dan honorer yang jarang masuk kantor dan menerima gaji Buta.
- TKK dan honorer titipan balas jasa.
- TKK dan honorer diduga di perjual belikan.
- TKK dan honorer Siluman yang hanya menerima gaji tetapi tidak ada manusianya.

"Dalam hal ini apabila kedapatan Dugaan indikasi skandal mafia TKK ini di 35 OPD se Kota langsa, maka pihak berwajib harus memberikan efek jera dan pemecatan sesuai undang-undang yang berlaku untuk mengurangi beban daerah dan apabila sebanyak 2.212 tenaga Kerja Kontrak dan honer sesuai dengan aturan yang berlaku maka tidak ada pemecatan dan yang lebih dari 5 tahun pengabdian diberikan kenaikan gaji dan apresiasi sesuai prosedurnya," tegas Abdi.

Kedua, Mengecam DPRK Langsa agar lebih beringas dan gentel dalam mengevaluasi pengajuan alokasi anggaran pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan beban dan kerugian negara.

Ketiga, Mendesak DPRK langsa Untuk mengirim Surat Terbuka Kepada KAJATI Aceh dan Polda Aceh agar mengevaluasi kinerja Polres Langsa dan Kejari Langsa yang saat ini sangat lemahnya dalam penindakan Tipikor di Kota Langsa serta di duga aparat penegakan hukum di Kota Langsa terindikasi mempunyai hubungan terlarang dengan oknum mafia dan maling terhadap kerugian Daerah di Kota Langsa.

Keempat, Meminta DPRK Langsa agar segera Menyurati KPK RI, ataupun KAJATI Aceh dan POLDA Aceh untuk Mengusut Dugaan Indikasi Skandal MAFIA TKK (Tenaga Kerja Kontrak) dan Honorer di Kota Langsa dengan Alokasi Anggaran Rp. 37.670.160.000 yang diduga terindikasi telah terjadi kerugian daerah yaitu Mark-Up pembayaran gaji Tenaga Kerja Kontrak dan Honorer sebesar Rp3 miliaran lebih.

"Karena telah hilangnya kepercayaan kami Aktivis, Mahasiswa serta masyarakat terhadap penegak Hukum di Kota Langsa," sebut Abdi.

Kelima, sambung Abdi, Mendesak Kepolisian untuk menangkap pemilik akun bodong di media sosial yang kerap sekali menimbulkan kegaduhan dan keresahan di media sosial yang terindikasi sering melakukan ujaran kebencian, Fitnah serta Hoaks di kota Langsa.

"Kami memberikan tenggang waktu 7x24 jam untuk diusut tuntas persoalan ini agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan agar kasus ini bisa terang benderang, apabila tidak di tanggapi kami akan turun lagi menggelar aksi," tegas Abdi. (rn/dhany)

Tuesday, October 19, 2021

Bupati Kuansing Diduga Terima Suap Rp700 juta

Bupati Kuansing Diduga Terima Suap Rp700 juta

Jakarta -
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra (AP) menerima suap senilai Rp700 juta yang diberikan secara bertahap dari General Manager PT Adimulia Agrolestari (AA) Sudarso (SDR).

Dalam konstruksi perkara itu, yang menjerat keduanya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuansing, Riau.

"Sebagai tanda kesepakatan, sekitar bulan September 2021 diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh SDR kepada AP uang sebesar Rp500 juta," ujar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat jumpa pers, di Gedung KPK, Jakarta, seperti dilansir Antara Selasa (19/10/2021).

Selanjutnya pada 18 Oktober 2021, Sudarso diduga kembali menyerahkan uang sekitar Rp200 juta kepada Andi Putra.

Lili menjelaskan untuk keberlangsungan kegiatan usaha dari PT Adimulia Agrolestari yang sedang mengajukan perpanjangan HGU yang dimulai pada 2019 dan akan berakhir pada 2024, salah satu persyaratan untuk kembali memperpanjang HGU adalah dengan membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan.

Ia mengatakan lokasi kebun kemitraan 20 persen milik PT Adimulia Agrolestari yang dipersyaratkan tersebut terletak di Kabupaten Kampar, Riau, padahal seharusnya berada di Kabupaten Kuansing.

"Agar persyaratan ini dapat terpenuhi, SDR kemudian mengajukan surat permohonan ke AP selaku Bupati Kuantan Singingi dan meminta supaya kebun kemitraan PT AA di Kampar disetujui menjadi kebun kemitraan," ujarnya lagi.

Selanjutnya, dilakukan pertemuan antara Sudarso dan Andi Putra.

Dalam pertemuan tersebut, kata Lili, Andi Putra menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan HGU yang seharusnya dibangun di Kabupaten Kuansing dibutuhkan minimal uang Rp2 miliar.

"Diduga telah terjadi kesepakatan antara AP dengan SDR terkait adanya pemberian uang dengan jumlah tersebut," ujar Lili seperti dilansir Antara Selasa.

Atas perbuatannya, tersangka Sudarso selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan sebagai penerima, Andi Putra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (rn/red)

Friday, October 15, 2021

Tiga Pemuda Ditangkap, Karena Diduga Perkosa Tiga Anak

Tiga Pemuda Ditangkap, Karena Diduga Perkosa Tiga Anak

Langsa -
Personel Kepolisian Resor (Polres) Langsa, Aceh, menangkap tiga pemuda karena diduga memerkosa tiga anak.

Kapolres Langsa AKBP Agung Kanigoro Nusantoro melalui Kasatreskrim Iptu Krisna Nanda Aufa di Langsa, Kamis mengatakan ketiganya ditangkap di tiga lokasi berbeda di wilayah Langsa.

"Ketiga pelaku berinsial MN (44), RA (41), dan SS (20). Ketiga terduga pelaku warga Langsa," kata Iptu Krisna Nanda Aufa.

Ia mengatakan kasus pemerkosaan anak tersebut pertama terjadi areal perkebunan kelapa sawit di Langsa Lama. Korban berusia 16 tahun dengan pelaku SS.

"Kejadian pada Sabtu (2/10) sekira pukul 23.00 WIB. Pelaku diduga memerkosa korban di gubuk di areal perkebunan kelapa sawit tersebut," kata Iptu Krisna Nanda Aufa.

Kasus kedua terjadi di Langsa Baro, dengan pelaku berinisial RA. Korban berusia 11 tahun dengan tempat kejadian di kamar sebuah rumah di daerah itu.

Saat itu, korban selesai mengaji, RA bersama dua orang adik kandung korban menjemput korban di balai tempat korban mengaji.

Lalu, RA mengajak duduk di sebuah warung kopi. Seperti biasa, korban bersama adik-adiknya bermain telepon genggam sambil makan dan minum di warung kopi tersebut hingga pukul 22.00 WIB.

Kemudian, korban dan kedua adik korban pulang. Sesampai di rumah, RA memaksa korban memakan makanan dan minuman yang telah dipersiapkannya.

Korban menolak, tetapi RA tetap memaksa dan membujuk rayu korban, sehingga korban pun makan dan minum pemberian RA.

Setelah makan dan minum pemberian RA, korban mengantuk dan tubuh korban menjadi lemas. Korban masuk kamar dan tertidur. Selanjutnya, RA melakukan aksi bejatnya terhadap korban.

Dan kasus ketiga terjadi di sebuah rumah di Langsa Kota dengan pelaku berinisial MN dan korban berusia 15 tahun.

"Korban diduga diperkosa saat tidur di ruang tamu rumah MN yang juga pamannya. Pelaku mengancam korban agar melayani nafsunya," kata Iptu Krisna Nanda Aufa

Iptu Krisna Nanda Aufa mengatakan ketiga pelaku diamankan di Mapolres Langsa. Ketiga pelaku dijerat Pasal 50 dan atau Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat.

"Serta Pasal 50 dan atau Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014," kata Iptu Krisna Nanda Aufa.


Antara
Kajati Aceh Ancam Copot Kajari Nol Kasus Korupsi

Kajati Aceh Ancam Copot Kajari Nol Kasus Korupsi

Banda Aceh -
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Muhammad Yusuf mengatakan akan mencopot kepala kejaksaan negeri (kajari) bila ada kejaksaan yang dipimpinnya dalam setahun tidak ada menangani kasus tindak pidana korupsi.

“Kalau setahun nol kasus korupsi, kajarinya dicopot. Kalau tahun lalu itu bukan dicopot tapi digeser, digerenda atau dilagi,” tegas Muhammad Yusuf di Aceh Tamiang, Jumat (15/10/2021).

Namun, Muhammad Yusuf memastikan untuk Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang berdasarkan data laporannya, ada kasus korupsi yang sedang ditangani.

“Kami turun langsung ke lapangan melihat ada atau tidak penanganan di Aceh Tamiang. Ternyata ada,” ungkap M Yusuf.

Kajati Aceh menyebut sengaja mengajak Aspidsus melihat angkanya (kasus korupsi) di daerah-daerah karena di November-Desember 2021 akan dilakukan evaluasi secara nasional.

Lebih lanjut orang nomor satu di lembaga Adhyaksa Aceh ini menjelaskan, agenda kunker di Kejari Aceh Tamiang merupakan suatu tugas khusus kaitan kepemimpinan.

Di mana, hal ini dilakukan sebagai fungsi pengawasan secara langsung melihat situasi dan keadaan di Aceh Tamiang, mulai dari kepegawaian dan kinerja pidsus serta hal-hal lain di Kejari setempat.

“Yang pada intinya saya melakukan pengawasan melekat. Itu wajib dilakukan seorang pimpinan kepada satker-satker yang ada di daerah atau seluruh Kejari di Aceh,” jelasnya.

Menurut Kajati Aceh Muhammad Yusuf evaluasi ini akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap ini ada tujuh Kejari di kabupaten/kota, terakhir di Aceh Tamiang dan Langsa.

“Nanti akan dijadwalkan kembali di daerah selatan Aceh,” pungkas Muhammad Yusuf. (Antara)

Wednesday, October 13, 2021

Edan! ABG di Kudus Nekat Perkosa Nenek-nenek

Edan! ABG di Kudus Nekat Perkosa Nenek-nenek

Ilustrasi (Foto: Zaki Alfarabi / detikcom)

Kudus -
Seorang nenek berusia 71 tahun di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, diduga menjadi korban percobaan pemerkosaan seorang remaja alias ABG. Nenek tersebut pun kini melaporkan kepada polisi.

"Kita minta untuk memeriksa visum di rumah sakit terlebih dahulu," kata Kanit Reskrim Polsek Jati Aiptu Jansen kepada wartawan di Mapolsek Jati, Selasa (12/10/2021).

Pantauan di lokasi, korban datang bersama rombongan di Polsek Jati. Namun kemudian korban diarahkan untuk ke rumah sakit terlebih dahulu.

Korban mengatakan kejadian itu terjadi pada hari Jumat (8/10/2021) kemarin. Pada saat kejadian dia mengaku sedang tertidur di kamar rumahnya sendirian.

"Jumat, pas Jumat saya istirahat, perut saya sakit, terus saya tinggal tidur. Anak saya keluar salat Jumat, anak cewek pergi ke ibunya. Saya kan sendirian," kata korban kepada wartawan ditemui di Polsek Jati malam ini.

Dia mengatakan saat sedang tertidur tiba-tiba ada pelaku yang masih berusia 17 tahun masuk di kamarnya. Menurutnya pelaku kemudian melakukan percobaan asusila tersebut.

"Di kamar, terus dia masuk," terangnya sambil menceritakan pemaksaan dan pelecehan yang dia alami.

"Saya teriak-teriak. Pada tidak jawab, saya minta tolong-tolong tidak ada orang. Terus selang 15 menit dia pergi. Itu tetangga satu RT, jaraknya dekat," ungkap korban.

Menurutnya, pelaku seorang remaja yang tinggal tidak jauh dari rumah korban. Dia mengaku juga sudah melaporkan kepada pihak keluarga pelaku.

"Orangnya normal, belum nikah masih bujang. Saya kasih tahu sama mbahnya (simbah pelaku). Putumu (cucumu) kurang ajar," imbuhnya.


Sumber: detik