Selasa, 16 Juni 2020

HMI Kritik Pernyataan OKP di Langsa Yang Bernada Orderan Sudutkan DPRA

Ketua HMI Aceh Timur Haris Shalaziq (Foto: RILIS.NET)
RILIS.NET - Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Aceh Timur mengkritik sejumlah oknum ketua Organisasi Kepemudaan (OKP) di Kota Langsa yang mengeluarkan pernyataan bernada orderan (pesanan) terkait pemanggilan Direksi Bank Aceh oleh Komisi lll Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pemanggilan Direksi Bank Aceh yang mengelola jasa keuangan milik rakyat Aceh itu sudah tepat sebagai fungsi pengawasan yang diemban legislatif yang mendapatkan mandat dari rakyat.

"Kami dari HMI sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh DPRA untuk memanggil Direksi Bank Aceh terkait penyaluran kredit kepada salah seorang pengusaha di Aceh. Karena uang yang dikelola oleh Bank Aceh itu adalah milik rakyat Aceh bukan milik pribadi atau golongan, untuk itu jika pengelolaannya menyalahi aturan tentunya pihak terkait dapat mengambil langkah tegas dan terarah, agar persoalan menjadi terang benderang," kata Haris Shalaziq.

Sebelumnya kata haris, sejumlah oknum yang mengatas namakan OKP tertentu seperti di Kota Langsa tampak bersemangat mengeluarkan pernyataan dimedia, dan pernyataan itu diduga semacam orderan yang bertujuan ingin mempengaruhi langkah tepat Komisi lll DPRA yang sedang menelusur proses penyaluran kredit di Bank Aceh.

"Sejatinya kita OKP dan lembaga sebagai pengontrol kebijakan publik harus ikut mendukung dan mengawasi setiap upaya yang mengarah untuk kebaikan, bukan justru ingin menampakkan perhatian terhadap oknum tertentu dengan dalih menuding adanya unsur politik. Kita mahasiswa sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh wakil rakyat, selagi itu bermuara pada kepentingan masyarakat banyak," ujarnya, Selasa (16/6/2020).

Untuk itu Haris meminta kepada siapapun yang ingin mencekal atau mempolitisir setiap upaya penyelamatan uang rakyat oleh DPRA agar segera berhenti. Karena rakyat telah menyerahkan mandat kepada parlemen Aceh agar dapat menjalankan fungsinya dengan benar. Begitupan jika wakil rakyat yang menyalahi aturan pihanya juga siap berada digaris depan untuk mengkritik lembaga itu.

"Intinya kita siap mendukung siapapun selagi hal yang dilakukan direl yang benar dan pro rakyat, begitu juga sebaliknya. Kami sebagai mahaiswa tidak ada kepentingan, namun jika upaya yang dilakukan DPRA sebagai bentuk tanggung jawab moral mereka dalam penyelamatan milik rakyat Aceh kami sangat mendukung, rakyat Aceh tentu sudah tak sabar menanti terkait proses dan transparansi penyaluran kredit di Bank Aceh dan kami mendesak keseriusan DPRA dan aparat hukum untuk mengungkapkan faktanya kepermukaan, agar masyarakat Aceh mengetahuinya secara terang bahwa proses hukum memang benar berjalan tegak,"  pungkas Haris Shalaziq.
BAGIKAN

0 facebook: