Senin, 01 Maret 2021

20 Juta Warga Inggris Sudah Divaksin Corona

20 Juta Warga Inggris Sudah Divaksin Corona

ilustrasi vaksinasi Corona (Foto: Getty Images/Christopher Furlong)
London -
Otoritas Inggris, 
mengumumkan 20 juta warga Inggris telah divaksin Corona, Hal itu disampaikan oleh Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock.

"Saya sangat senang bahwa lebih dari 20 juta orang sekarang telah divaksinasi," kata Hancock lewat video di akun Twitternya seperti dilansir AFP, Senin (1/3/2021).

Sebanyak 20.089.551 warga Inggris telah menerima dosis pertama. Pada pertengahan Februari lalu, Inggris mencapai target dengan 15 juta orang sudah divaksin Corona.

Selanjutnya, pemerintaan Inggris menyasar warga sipil dengan usia dewasa. Kelompok ini direncanakan divaksin pada Juli 2021.

"Saya ingin berterima kasih kepada setiap orang yang telah bersedia untuk mendapatkan vaksin," ujar Hancock.

"Jalan masih panjang, tetapi kami membuat langkah besar," katanya.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyebutnya sebagai sebuah pencapaian besar. Boris turut memuji sejumlah tenaga medis yang tak kenal lelah memberikan vaksinasi serta edukasi ke masyarakat.

Diketahui, program vaksinasi Inggris telah dimulai sejak awal Desember 2020. Sebelum vaksinasi, jumlah kematian karena Corona di Inggris melonjak drastis dengan 122.705 kasus. Angka ini membuat Inggris sebagai negara dengan kasus kematian Corona tertinggi di Eropa.

Seiring berjalannya waktu, kasus harian dan kasus kematian turun drastis di Inggris. Meski begitu, muncul sejumlah varian baru Corona yang dinilai lebih menular.

Ada 6.035 kasus baru Corona per 28 Februari lalu dengan 144 kasus kematian. Angka kematian ini menjadi yang terendah sejak musim gugur. Hingga saat ini, Inggris masih menerapkan lockdown nasional.


Sumber: detik

Polisi Myanmar Menindak Demonstrasi, Satu Orang Dilaporkan Tewas

Polisi Myanmar Menindak Demonstrasi, Satu Orang Dilaporkan Tewas

RILIS
.NET, Singapura - 
Polisi Myanmar pada Minggu menembak dan menewaskan seorang pengunjuk rasa dan melukai beberapa dari mereka dalam tindakan yang dilakukan sebagai upaya untuk mengakhiri demonstrasi yang telah berjalan selama berminggu-minggu.

Hal tersebut disampaikan oleh seorang politisi dan laporan media, terkait demonstrasi yang menentang kudeta militer 1 Februari.

Polisi melepaskan tembakan di kota Dawei, menewaskan satu dan melukai beberapa demonstran, kata politisi Kyaw Min Htike kepada Reuters dari kota di bagian selatan Myanmar itu. Media Dawei Watch juga mengatakan satu orang tewas dan lebih dari 12 orang luka-luka.

Polisi dan juru bicara dewan militer yang berkuasa tidak menanggapi permintaan komentar melalui panggilan telepon.

Myanmar dilanda kekacauan ketika tentara merebut kekuasaan dan menahan pemimpin pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dan sebagian besar para pemimpin partainya. Pihak militer menuduh adanya kecurangan dalam pemilihan November yang dimenangkan partai Suu Kyi secara telak.

Kudeta, yang menghentikan kemajuan Myanmar menuju demokrasi setelah hampir 50 tahun pemerintahan militer, telah membawa ratusan ribu pengunjuk rasa ke jalan-jalan dan menuai kecaman dari negara-negara Barat, dengan beberapa menjatuhkan sanksi terbatas.

Gambar-gambar yang diunggah di media sosial menunjukkan beberapa orang, diantaranya mengalami pendarahan hebat, yang dibantu menjauh dari tempat aksi protes di kota utama Yangon.

Tidak jelas bagaimana mereka terluka tetapi media melaporkan bahwa ada tembakan langsung. Kelompok media Myanmar Now mengatakan orang-orang telah "ditembak mati", namun tidak merinci lebih lanjut mengenai kondisi di lapangan.

Polisi juga melemparkan granat setrum, menggunakan gas air mata dan menembak ke udara, kata saksi mata.

Pemimpin Junta Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan pihak berwenang telah menggunakan kekuatan yang minimal untuk menangani protes.

Meski demikian, setidaknya tiga pengunjuk rasa telah tewas dalam kekacauan selama berhari-hari itu. Tentara mengatakan seorang polisi telah tewas dalam kerusuhan itu.

'Berlari'

Para petugas kepolisian mengambil posisi pada Minggu pagi di lokasi protes utama di Yangon ketika pengunjuk rasa, yang kebanyakan mengenakan alat pelindung, mulai berkumpul, kata saksi mata.

Mereka bergerak cepat untuk membubarkan kerumunan.

"Polisi turun dari mobil mereka dan mulai melemparkan granat setrum tanpa peringatan," kata Hayman May Hninsi, yang sedang bersama sekelompok rekan guru di Yangon. Mereka melarikan diri ke gedung terdekat.

"Beberapa guru terluka saat berlari."

Sebuah video yang diunggah menunjukkan dokter dan mahasiswa dengan jaket laboratorium putih melarikan diri ketika polisi melemparkan granat setrum di luar sekolah kedokteran di tempat lain di kota itu.

Polisi di kota kedua Mandalay menembakkan senjata ke udara, membuat para staf medis yang memprotes terjebak di sebuah rumah sakit kota, kata seorang dokter di sana melalui sambungan telepon.

Tindakan keras tersebut tampaknya mengindikasikan tekad militer untuk memaksakan otoritasnya dalam menghadapi pembangkangan yang meluas, tidak hanya di jalanan tetapi secara lebih luas, di bidang-bidang seperti pegawai negeri, pemerintahan kota, sektor pendidikan dan kesehatan, serta media.

Keributan di kota-kota besar secara nasional timbul pada Sabtu (27/2) ketika polisi memulai upaya mereka untuk menumpas protes dengan gas air mata, granat setrum dan dengan melepaskan tembakan ke udara.

Televisi MRTV yang dikelola pemerintah mengatakan lebih dari 470 orang telah ditangkap pada Sabtu. Dikatakan polisi telah memberikan peringatan sebelum menggunakan granat setrum untuk membubarkan orang.

'Menanamkan ketakutan'

Aktivis muda Esther Ze Naw mengatakan orang-orang berjuang untuk mengatasi rasa takut yang telah lama mereka alami.

"Ketakutan ini hanya akan tumbuh jika kita terus menjalaninya dan orang-orang yang menciptakan rasa takut itu tahu itu. Jelas mereka mencoba menanamkan rasa takut pada kita dengan membuat kita lari dan bersembunyi," katanya. "Kami tidak bisa menerima itu."

Tindakan polisi itu dilakukan setelah televisi pemerintah mengumumkan bahwa utusan Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah dipecat karena mengkhianati negara itu setelah dia mendesak PBB untuk menggunakan "segala cara yang diperlukan" untuk membalikkan kudeta.

MRTV mengatakan dia telah dipecat sesuai dengan aturan pegawai negeri karena dia telah "mengkhianati negara" dan "menyalahgunakan kekuasaan dan tanggung jawab seorang duta besar".

Duta Besar Kyaw Moe Tun menentang tuduhan tersebut. "Saya memutuskan untuk melawan selama saya bisa," kata Kyaw Moe Tun kepada Reuters di New York.

Pelapor Khusus PBB Tom Andrews mengatakan dia begitu terkesima dengan "tindakan berani" duta besar tersebut, dan menambahkan di Twitter, "Sudah waktunya bagi dunia untuk menjawab seruan berani itu dengan tindakan."

Para jenderal Myanmar secara tradisional mengabaikan tekanan diplomatik. Mereka sudah berjanji akan menggelar pemilu baru meski belum menetapkan tanggal.

Partai Suu Kyi dan pendukungnya mengatakan hasil pemungutan suara November harus dihormati.

Suu Kyi, yang berusia 75 tahun, menghabiskan hampir 15 tahun di bawah tahanan rumah selama pemerintahan militer. Dia menghadapi tuduhan mengimpor enam radio walkie-talkie secara ilegal dan melanggar undang-undang bencana alam dengan melanggar protokol virus corona.

Sidang berikutnya dalam kasusnya ditetapkan pada hari Senin.


Sumber: Reuters/antara

Minggu, 28 Februari 2021

Akhiri Dualisme, PB HMI Sahkan Jailani Sebagai Ketum HMI Cabang Langsa

Akhiri Dualisme, PB HMI Sahkan Jailani Sebagai Ketum HMI Cabang Langsa

Ketum HMI Cabang Langsa Jailani dan Sekretaris Wadih Arrasyid (Foto: Ist)
RILIS
.NET, Langsa -
Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang berkedudukan di Ibukota Jakarta memutuskan dan menetapkan Muhammad Jailani sebagai Ketua Umum dan Wadih Arrasyid sebagai Sekretaris Umum HMI Cabang Langsa, Sabtu (27/2/2021).

Penetapan tersebut tertuang dalam keputusan Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK) PB HMI Nomor: 18/KPTS/A/07/1442 H tentang sengketa kontitusional HMI Cabang Langsa periode 2019 – 2020, memutuskan dan menetapkan, mencabut Surat Keputusan PB HMI nomor 211/KPTS/A/10/1440 atas nama Boidatul Khoi dan Abdi Maulana.
SK Terbaru dari PB HMI yang menetapkan Jailani sebagai Ketum HMI Cabang Langsa 
Selain itu, mengesahkan SK PB HMI nomor 253/ KPTS/A/01/1441 di bawah kepengurusan Muhammad Jailani dan Wadih Arrasyid masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum.

Selanjutnya, surat keputusan tersebut menyatakan, Keputusan MPK PB HMI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 4 Rajab 1442 H/17 Februari 2021 M.

Sementara itu Ketua HMI Langsa , Muhammad Jailani kepada wartawan menyampaikan terimakasih atas kepercayaan yang besar ini diberikan kepada kami di kepengurusan HMI Cabang Langsa yang sah.

“Semoga amanah besar ini akan dapat kami emban dengan baik dan kami tunaikan dengan baik pula,” ujar Jai sapaan akrab Muhammad Jailani.

Selanjutnya, pihaknya mengaku akan merangkul seluruh komisariat se kawasan cabang Langsa untuk di solidkan kembali.

“Kita juga berharap dukungan dari seluruh elemen di HMI, baik kader, senior maupun alumni HMI,” harap Jailani seperti dilansir Waspada.id Minggu siang. (rn/red)

Sabtu, 27 Februari 2021

Polda Aceh Amankan 150 Ton Material Penambangan Ilegal

Polda Aceh Amankan 150 Ton Material Penambangan Ilegal

Polda Aceh amankan  150 ton material (Foto: Antara)
RILIS
.NET, Banda Aceh -
Personel Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh mengamankan 150 ton material hasil penambangan ilegal di Kabupaten Aceh Selatan.Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy di Banda Aceh, Jumat (26/2), mengatakan penemuan material tambang tersebut hasil penyelidikan terkait dengan dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara (minerba).

"Penyelidikan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa ada tumpukan hasil penambangan ilegal di KPLP Tapak Tuan," katanya.

Dengan didampingi Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh Kombes Pol Margiyanta dan Kepala Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh AKBP Mulyadi, ia mengatakan dari hasil penyelidikan, tumpukan hasil penambangan ilegal tersebut dilakukan perusahaan CV NM.

"Penambangan ilegal tersebut berada di tiga kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan, yaitu Kecamatan Meukek, Sawang, dan Labuhan Haji Timur," kata dia.

Kegiatan perusahaan tersebut, kata Winardy, menampung, memanfaatkan, mengangkut material penambangan ilegal dari Kecamatan Sawang menuju lokasi penumpukan di Kantor KPLP Tapak Tuan.

Aktivitas tersebut dilakukan tanpa izin usaha pertambangan khusus dari pejabat yang berwenang. Hasil penambangan tersebut ditumpukan di KPLP Tapaktuan, Ibu Kota Kabupaten Aceh Selatan.

"Dalam kasus tersebut, petugas sudah memeriksa tujuh saksi, seorang di antaranya pengawas di perusahaan tersebut. Nantinya Ditreskrimsus juga akan memeriksa dokumen perusahaan CV NM," kata Kombes Pol Winardy. 


Sumber: Antara
Dituding  Gelapkan Uang, Ketua Partai Golkar Aceh Timur Panggil Teuku Okta

Dituding Gelapkan Uang, Ketua Partai Golkar Aceh Timur Panggil Teuku Okta

Ketua DPD II Partai Golkar Aceh Timur Ir. H. Kasad, M.AP (Foto: RILIS.Net)
RILIS
.NET, Aceh Timur -
Pasca tersiarnya kabar dari pengurus DPD II Partai Golkar Aceh Timur Teuku Okta Randa, yang menuding ketua Partai Golkar Aceh Timur Ir H Kasad M.AP diduga telah menggelapkan bantuan dari Kesbangpol senilai Rp 30 juta rupiah, pada Senin 22 Februari lalu, T Okta Randa akhirnya dipanggil oleh Ketua Partai Golkar melalui surat.

Dalam surat panggilan bernomor: 06/DPD/II/GK/II/2021 tertanggal 24 Februari 2021 itu, Ketua DPD Partai Golkar memanggil Okta Randa terkait dengan tudingannya yang tayang dimedia, untuk dapat dijelaskan dalam rapat pengurus partai yang digelar pada Jumat (26/2/2021) siang, di aula kantor DPD II Partai Golkar Aceh Timur, yang beralamat di Jalan Medan - Banda Aceh, Desa Tanoh Anou, Idi Rayeuk, Aceh Timur.

"Okta Randa telah kita surati untuk hadir pada rapat hari ini, terkait pemberitaannya di media," kata Ketua DPD II Partai Golkar Aceh Timur Ir. Kasad, M.AP kepada RILIS.NET, usai rapat yang digelar pada Jumat 26 Februari 2021, sore.
Surat pemanggilan dari Ketua Golkar Aceh Timur Ir. H. Kasad, M.AP kepada Teuku Okta Randa
Kasad menambahkan, pernyataan ataupun tudingan yang dilontarkan oleh T Okta Randa di media sungguh tidak benar, karena setiap dana partai digunakan untuk kerja-kerja partai.

"Dana partai tentunya digunakan untuk mensukseskan kerja-kerja partai, apalagi sebulan lalu kita mengejar pelaksanaan Muscam di 24 Kecamatan, dan belum sempat menggelar rapat dengan pengurus," sebut Ir Kasad.

Menurut Ir Kasad, usia kepengurusan juga masih 2,5 Bulan sejak ia kembali terpilah dalam Musda Partai Golkar 2020 lalu di Aceh Timur, sehingga menurutnya tidak mesti harus dicurigai terlalu jauh.

"Namun saat dilakukan pemanggilan yang bersangkutan tidak mau hadir untuk sama-sama mendengar keterangan dan penjelasan hari ini," ujar Kasad.

Tak sampai disitu, Ketua Partai Golkar Aceh Timur ini juga mencurigai isu miring itu sengaja dihembuskan untuk tujuan tertentu.

"Ini sudah seperti jeruk makan jeruk, dan saya juga tentunya tidak mau beranggapan yang berlebihan, yang pastinya apa yang ia sampaikan di media itu tidak benar," tandas Ir Kasad.


Sementara itu Teuku Okta Randa saat dikonfirmasi RILIS.NET pada Jumat malam mengatakan, dirinya tidak bersedia hadir sebelum Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) untuk Kesbangpol diserahkan untuk pengurus. 

"Dan pernah saya minta tapi tak ada tanggapan," ujar T Okta.

Hal itu sambung Okta, diberitakan agar semua pengurus tau dan LPJ yang diminta itupun agar semua pengurus partai dapat mengetahuinya apakah dugaan Okta itu benar ataupun salah.

"Biar semua pengrus tau dugaan ini benar atau salah, walaupun saya ingin di kasih SP (Surat Peringatan). Saya tetap memperjuangkan cita-cita partai," pungkas Teuku Oktaranda. (rn/red)