Friday, October 22, 2021

Dukcapil Aceh Timur Sambangi Penyadang Disabilitas Laksanakan Rekam e-KTP

Dukcapil Aceh Timur Sambangi Penyadang Disabilitas Laksanakan Rekam e-KTP


RILIS.NET, Aceh Timur - Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Aceh Timur Bersama Camat Darul Ihsan, Sambangi Syarifah(82) Salah satu Warga Penyandang Disabilitas yang belum mempunyai KTP elektronik.

Diketahui kondisinya tidak memungkikan melakukan Perekaman Ke Dukcapil, Karna Sudah lansia lama sakit, hanya bisa duduk dan berbaring, Ia berdomisili di Gampong Lhok Panjoe, Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur, kamis (21/10/2021).

Drs.Faisal, M.AP Kepala Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) melalui kepala bidang Daftar Penduduk (Dafduk), Azhar.SE menyampaikan pihaknya menindaklanjuti laporan Prangkat Gampong Lhok Panjoe, bahwa ada salah satu warganya bernama Syarifah Penyandang Disabilitas, belum mempunyai KTP elektronik.

"Mengetahui hal tersebut kami dari Dukcapil Langsung membuat jadwal turuk langsung ke Kecamatan Darul Ihsan, juga melakukan Perekaman e-KTP di Kantor Camat Setempat bagi Masyarakat yang belum mempunyai e-KTP, KIA dan Akte Kelahiran.

Setelah selesai kegiatan di kantor Camat, kami bersama Anggota Langsung membawak semua Perangkat Alat Perekaman e-KTP ke Gampong Lhok Panjoe dan melakukan perekaman di kediamanya." Ujar Azhar.

Pada kesempatan yang sama Syahdannur, SIP, M.AP, Camat Darul Ihsan mengatakan "berkat kerjasama sama pemerintah Gampong dengan kecamatan dan kabupaten akhirnya Nek Syarifah bisa memiliki KTP elektronik".

Nada yang sama juga di sampaikan oleh Asnawi, selaku keuchik Lhok panjoe atas kerjasama perangkat desa dan Pihak kecamatan Nek Syarifah sudah dilakukan Perekaman.

"Sebelumnya Nek Syarifah Salah satu lansia Miskin, menerima Bantuan BPNT dari Dinsos dikarnakan belum melakukan perekaman sepertinya diblokir kepesertaan nya oleh Pusat, Setelah e-KTP selesai akan kita usulkan kembali ke Dinsos, "Ujar Keuchik.(rn/aqb)

Thursday, October 21, 2021

Gelar Unjuk Rasa, Alaska Desak Penegak Hukum Usut Dugaan Mark Up Honor TKK di Pemko Langsa

Gelar Unjuk Rasa, Alaska Desak Penegak Hukum Usut Dugaan Mark Up Honor TKK di Pemko Langsa

RILIS
.NET, Langsa -
Gelar unjuk rasa, puluhan Aliansi aktivis merdeka (Alaska) meminta pihak terkait untuk mengusut tuntas dugaan Mark Up honor tenaga kerja kontraktor (TKK) di lingkungan pemerintahan kota Langsa tahun 2021, Kamis (21/10/2021).

Puluhan masa yang melakukan unjuk rasa ini sebelumnya berkumpul di lapangan merdeka Langsa, dan kemudian menuju titik aksi yakni di Gedung DPRK Langsa serta Sekretariat Pemko Langsa 

Koordinator aksi, Abdi Maulana dalam orasinya menyampaikan bahwa dengan kegaduhan yang selama ini terjadi terhadap tenaga kontrak dan honorer yang datanya simpang siur dengan jumlah dari OPD secara keseluruhan laporan jawaban dari eksekutif kepada legeslatif berjumlah 3500 orang tenaga kontrak dan honorer.

Namun, pada kenyataannya data yang disampaikan BKPDSDM Kota Langsa hanya 2.212 orang saja tenaga kontrak dan honorer yang ada di OPD dalam lingkungan Pemko Langsa, "ada apakah ini dan diduga telah memanipulasi data", tanya Abdi.

Menurut Abdi, bahwa besaran gaji tenaga kontrak per-bulan berkisar antara Rp850 ribu rupiah - Rp 1,3 juta rupiah, bila dikalikan dengan data 3500 orang maka miliaran rupiah uang negara diduga di Mark-up, padahal data valid dari BKPDSDM Kota Langsa hanya berjumlah 2.212 orang saja.

Kemudian sambungnya, Alaska menduga ada mafia terhadap TKK yang memanipulasi data tenaga kontrak dan honorer di lingkungan Pemko Langsa sehingga dapat memainkan anggaran untuk kepentingan pribadi. T

"Tak hanya itu, tenaga kontrak yang di pekerjakan kuat dugaan ada jual beli SK disana yang dilakukan oleh oknum," tambahnya.

Atas dasar tersebut, Alaska menuntut beberapa hal yang dituangkan dalam petisi yakni;

Pertama, Meminta Walikota Langsa Agar segera melakukan APEL massal untuk seluruh Tenaga Kerja Kontrak dan Honorer yang berjumlah 2.212 Orang (Sesuai data BKPSDM) yang tersebar dalam OPD di Kota Langsa dengan membawa bukti foto Copy SK dan KTP.
 
Hal ini dilakukan untuk membongkar isu dan memberikan kebenaran kepada masyarakat dimana terdapat dugaan indikasi antara lain; 

TKK dan honerer yang tumpang tindih SK. TKK dan honorer yang jarang masuk kantor dan menerima gaji Buta.
- TKK dan honorer titipan balas jasa.
- TKK dan honorer diduga di perjual belikan.
- TKK dan honorer Siluman yang hanya menerima gaji tetapi tidak ada manusianya.

"Dalam hal ini apabila kedapatan Dugaan indikasi skandal mafia TKK ini di 35 OPD se Kota langsa, maka pihak berwajib harus memberikan efek jera dan pemecatan sesuai undang-undang yang berlaku untuk mengurangi beban daerah dan apabila sebanyak 2.212 tenaga Kerja Kontrak dan honer sesuai dengan aturan yang berlaku maka tidak ada pemecatan dan yang lebih dari 5 tahun pengabdian diberikan kenaikan gaji dan apresiasi sesuai prosedurnya," tegas Abdi.

Kedua, Mengecam DPRK Langsa agar lebih beringas dan gentel dalam mengevaluasi pengajuan alokasi anggaran pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan beban dan kerugian negara.

Ketiga, Mendesak DPRK langsa Untuk mengirim Surat Terbuka Kepada KAJATI Aceh dan Polda Aceh agar mengevaluasi kinerja Polres Langsa dan Kejari Langsa yang saat ini sangat lemahnya dalam penindakan Tipikor di Kota Langsa serta di duga aparat penegakan hukum di Kota Langsa terindikasi mempunyai hubungan terlarang dengan oknum mafia dan maling terhadap kerugian Daerah di Kota Langsa.

Keempat, Meminta DPRK Langsa agar segera Menyurati KPK RI, ataupun KAJATI Aceh dan POLDA Aceh untuk Mengusut Dugaan Indikasi Skandal MAFIA TKK (Tenaga Kerja Kontrak) dan Honorer di Kota Langsa dengan Alokasi Anggaran Rp. 37.670.160.000 yang diduga terindikasi telah terjadi kerugian daerah yaitu Mark-Up pembayaran gaji Tenaga Kerja Kontrak dan Honorer sebesar Rp3 miliaran lebih.

"Karena telah hilangnya kepercayaan kami Aktivis, Mahasiswa serta masyarakat terhadap penegak Hukum di Kota Langsa," sebut Abdi.

Kelima, sambung Abdi, Mendesak Kepolisian untuk menangkap pemilik akun bodong di media sosial yang kerap sekali menimbulkan kegaduhan dan keresahan di media sosial yang terindikasi sering melakukan ujaran kebencian, Fitnah serta Hoaks di kota Langsa.

"Kami memberikan tenggang waktu 7x24 jam untuk diusut tuntas persoalan ini agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan agar kasus ini bisa terang benderang, apabila tidak di tanggapi kami akan turun lagi menggelar aksi," tegas Abdi. (rn/dhany)
Sandiaga Uno Puji Karya Pemuda saat Berkunjung ke Aceh

Sandiaga Uno Puji Karya Pemuda saat Berkunjung ke Aceh

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno saat bertemu Ketua FORPAK, Sulthan Alfaraby di Banda Aceh (Foto: Ist)
RILIS
.NET, Banda Aceh -
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, mengapresiasi karya pemuda Aceh saat kegiatan kunjungan ke Provinsi Aceh dalam rangka meninjau ekonomi kreatif.

Seperti diketahui, ini adalah kali kedua beliau melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh.

Kedatangan itu itu disambut baik oleh Ketua Forum Pemuda Aceh Kreatif (FORPAK), Sulthan Alfaraby dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran menteri yang akrab disapa "Bang Sandi" tersebut.

Menurutnya, kehadiran Kemenparekraf ke Provinsi Aceh harus selalu digiatkan demi memberikan masukan kepada Pemerintah Aceh untuk mengoptimalkan potensi wisata yang dimiliki oleh Aceh.

"Kita melihat bahwa Aceh ini kaya akan sumber daya, terlebih wisatanya yang kaya. Banyak anak-anak muda Aceh hari ini menjadi pengusaha dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kehadiran Kemenparekraf diharapkan dapat menjadi support system bagi pelaku ekonomi," ujar Sulthan Alfaraby, Kamis (21/10/2021).

Sandi pun memuji dan menerima cinderamata dari FORPAK, yakni novel-novel milenial yang telah selesai digarap sepanjang tahun 2021. Beberapa judul ada yang telah terdaftar di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

"Wah, ini keren sekali!" ucap Sandi sembari melihat-lihat novel tersebut.

Sulthan Alfaraby terlihat berbincang mesra sejenak dengan Sandi dan kemudian menyerahkan piagam yang bertuliskan "Kenang-kenangan Karya Buku Kepada Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif oleh Forum Pemuda Aceh Kreatif di Kota Banda Aceh" yang telah ditandatangani dan diterima dengan senang hati.

Sulthan Alfaraby berharap, di kesempatan selanjutnya Kemenparekraf juga harus mengunjungi objek-objek wisata di pesisir Barat Selatan Aceh (Barsela) dan daerah-daerah lainnya.

Menurutnya, potensi Barsela sangat mungkin untuk didongkrak untuk menciptakan ekosistem wisata dan ekonomi kreatif demi menarik banyak wisatawan dan meningkatkan pendapatan daerah. Sehingga, sektor wisata dan ekonomi kreatif terbangun secara merata dan tidak terfokus di ibu kota saja.

Sekedar informasi, Sandiaga telah berada di Aceh selama 19-20 Oktober 2021 untuk meninjau lokasi-lokasi wisata dan melihat kebangkitan ekonomi kreatif.

Menparekraf pun kerap mengunjungi sejumlah objek wisata daerah yang menjadi tempat edukasi bagi masyarakat sekaligus wadah bagi kegiatan ekonomi kreatif. (rn/red)

Wednesday, October 20, 2021

Besok! ALASKA akan Menggelar Unjukrasa ke Pemko Langsa

Besok! ALASKA akan Menggelar Unjukrasa ke Pemko Langsa

Foto: Ilustrasi
RILIS
.NET, Langsa -
Aliansi aktivis merdeka (ALASKA) direncanakan besok, Kamis 21 Oktober 2021 akan mengelar aksi damai atau demonstrasi dibeberapa instansi Pemerintah di Kota Langsa.

Hal ini sesuai dengan surat pemberitahuan yang dilayangkan pada Polres Langsa tertanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh presidium ALASKA Abdi Maulana.

Saat dikonfirmasi, Rabu (20/10), presidium ALASKA Abdi Maulana membenarkan bahwa dirinya bersama ratusan mahasiswa akan menggelar aksi damai menuntut Pemko Langsa agar jangan melakukan dugaan Mark up tenaga kontrak dan tenaga honorer di lingkungan Pemko Langsa.

Selain itu, sambung Abdi, bahwa dirinya juga meminta pihak Polres Langsa untuk mengusut dan menangkap beberapa yang diduga akun bodong yang telah menyerang privasi serta menebar fitnah dan telah membuat kegaduhan di media sosial Facebook beberapa hari kebelakang setelah muncul isu terkait tenaga kontrak.

"Kalau Polres Langsa tidak mampu mengungkap siapa yang bermain dibalik akun bodong ini, maka kita akan segera Surati Polda Aceh dengan tembusan Kapolri untuk turun tangan menyelesaikan kasus ini", ujarnya.

Dijelaskan Abdi, bahwa aksi ini akan dilaksanakan dengan mendatangi Gedung DPRK Langsa, Pemko Langsa, Kejari Langsa dan Mapolres Langsa dengan jumlah masa sekitar seratusan orang.

"Semoga aksi demo besok bisa berjalan dengan lancar, dan mohon doanya dari kawan-kawan media agar persoalan ini kita suarakan dan dapat diselesaikan dengan baik secara hukum yang berlaku", demikian Abdi (dhany)

Tuesday, October 19, 2021

Bupati Kuansing Diduga Terima Suap Rp700 juta

Bupati Kuansing Diduga Terima Suap Rp700 juta

Jakarta -
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra (AP) menerima suap senilai Rp700 juta yang diberikan secara bertahap dari General Manager PT Adimulia Agrolestari (AA) Sudarso (SDR).

Dalam konstruksi perkara itu, yang menjerat keduanya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuansing, Riau.

"Sebagai tanda kesepakatan, sekitar bulan September 2021 diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh SDR kepada AP uang sebesar Rp500 juta," ujar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat jumpa pers, di Gedung KPK, Jakarta, seperti dilansir Antara Selasa (19/10/2021).

Selanjutnya pada 18 Oktober 2021, Sudarso diduga kembali menyerahkan uang sekitar Rp200 juta kepada Andi Putra.

Lili menjelaskan untuk keberlangsungan kegiatan usaha dari PT Adimulia Agrolestari yang sedang mengajukan perpanjangan HGU yang dimulai pada 2019 dan akan berakhir pada 2024, salah satu persyaratan untuk kembali memperpanjang HGU adalah dengan membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan.

Ia mengatakan lokasi kebun kemitraan 20 persen milik PT Adimulia Agrolestari yang dipersyaratkan tersebut terletak di Kabupaten Kampar, Riau, padahal seharusnya berada di Kabupaten Kuansing.

"Agar persyaratan ini dapat terpenuhi, SDR kemudian mengajukan surat permohonan ke AP selaku Bupati Kuantan Singingi dan meminta supaya kebun kemitraan PT AA di Kampar disetujui menjadi kebun kemitraan," ujarnya lagi.

Selanjutnya, dilakukan pertemuan antara Sudarso dan Andi Putra.

Dalam pertemuan tersebut, kata Lili, Andi Putra menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan HGU yang seharusnya dibangun di Kabupaten Kuansing dibutuhkan minimal uang Rp2 miliar.

"Diduga telah terjadi kesepakatan antara AP dengan SDR terkait adanya pemberian uang dengan jumlah tersebut," ujar Lili seperti dilansir Antara Selasa.

Atas perbuatannya, tersangka Sudarso selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan sebagai penerima, Andi Putra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (rn/red)