Thursday, January 27, 2022

Serie A Italia Diambang Bangkrut dan Butuh Dana Pemerintah

Serie A Italia Diambang Bangkrut dan Butuh Dana Pemerintah

Jakarta -
Serie A Italia di ambang bangkrut dan membutuhkan dukungan keuangan dari pemerintah lebih banyak lagi selama pandemi dan stadion-stadion diisi dalam kapasitas lebih besar, kata kepala eksekutif Inter Milan Giuseppe Marotta seperti dikutip Reuters.

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Italia Il Sole 24 Ore, Marotta menyatakan "Serie A dan secara umum liga sepak bola Italia terancam bangkrut. Pemerintah dan lembaga-lembaga politik sudah tak bisa lagi mengabaikan hal ini."

"Ini sistem di ujung tanduk yang tanpa diragukan lagi sudah bermasalah sebelum ada COVID namun hampir tidak mendapatkan dukungan dalam dua tahun ini selama pandemi," sambung dia.

Awal bulan ini klub-klub Serie A dengan suara bulat setuju memangkas kapasitas stadion menjadi 5.000 untuk dua putaran pertandingan untuk membendung kasus COVID-19, tetapi Marotta mendesak semua pemangku kepentingan agar membolehkan lebih banyak lagi penonton yang mendatangi stadion.

Italia yang sempat menjadi kawasan terburuk yang terdampak COVID-19, menghentikan liga segera setelah wabah mencapai negara itu awal 2020 dan memangkas kapasitas stadion menjadi 50 persen sejak mencabut aturan pembatasan terkait COVID.

Moratta menganggap kini saatnya Italia membolehkan stadion diisi penonton lebih banyak lagi karena protokol kesehatan yang ketat membuat pandemi bisa terkendali.

"Jika Prancis bersiap menyambut 100 persen penonton stadion seperti yang sudah terjadi di Inggris, masuk akalkah jika kita terus mempertahankan jumlah (penonton) yang lebih sedikit?", tanya Moratta.

Mantan CEO Juventus itu menambahkan bahwa industri sepak bola tidak mendapatkan bantuan keuangan sebanyak industri lain karena tidak dianggap serius oleh pemerintah Italia.

"Sepak bola masih dianggap sebagai dunia presiden 'kaya dan bodoh' yang membuang-buang uang demi bersenang-senang," kata dia. "Dunia kita kesulitan diakui apa adanya, tetapi bagaimana bisa Anda mengabaikan fakta bahwa sepak bola profesional itu juga industri seperti industri lainnya?," tambahnya. (rn/red)

Bareskrim Bongkar Praktik Produksi Obat Keras Ilegal di Bogor

Bareskrim Bongkar Praktik Produksi Obat Keras Ilegal di Bogor

Jakarta -
Bareskrim Mabes Polri bersama Polda Jawa Barat dan Polres Bogor membongkar praktik produksi obat keras ilegal di sebuah ruko Lampu Merah Cikaret (LMC), Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu.

"Sejauh ini, kami amankan delapan orang. Namun, sementara ini baru tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni IW, WD dan YN," ungkap Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Jayadi saat memberikan keterangan di lokasi produksi.

Polisi masih melakukan pengembangan dan tidak menutup kemungkinan ada peningkatan status dari orang yang telah ditangkap.

Menurut dia, obat keras yang diproduksi tersebut merupakan golongan G ilegal seperti tramadol dan lainnya.

Awalnya polisi menangkap IW yang berperan sebagai distributor dan pengendali peredaran obat keras di wilayah Sawangan, Kota Depok, pada 25 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB.

Kemudian di hari yang sama, polisi langsung melakukan pengembangan ke Kabupaten Bogor. Sekitar pukul 21.00 WIB, polisi tiba di Ruko LMC Nomor 122 yang merupakan tempat produksi berbagai obat keras serta mengamankan WD, YN dan AR.

Lalu pengembangan berlanjut ke Kota Tangerang, Banten. Masih di hari yang sama sekitar pukul 23.00 WIB, petugas mengamankan MS dan BD yang berperan sebagai distributor dan pengedar obat di Tangerang.

Kemudian pada 26 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, pengembangan kasus sampai di wilayah Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. Di sana ditemukan sejuta butir tablet berwarna putih.

Pengembangan berlanjut ke wilayah Cisauk, Kota Tangerang, di hari yang sama sekitar pukul 04.00 WIB. Di sini petugas mengamankan dua orang yang berperan sebagai penjaga toko milik BD.

"Para tersangka dijerat dengan Pasal 196, Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana 15 tahun dan denda Rp1,5 miliar. (rn/red)

Wednesday, January 26, 2022

Ditemuk di Alur Sungai, IRT Asal Aceh Timur Korban Pembunuhan oleh Suaminya

Ditemuk di Alur Sungai, IRT Asal Aceh Timur Korban Pembunuhan oleh Suaminya


RILIS
.NET, Aceh Timur -
Ibu Rumah Tangga (IRT) berinisial R (49) warga Dusun Bahagia, Desa Putoh Dua, Kecamatan Pantee Bidari, Kabupaten Aceh Timur yang ditemukan meninggal dunia di Alur Sungai belakang rumahnya, pada Jumat (21/1/2022) lalu, ternyata korban pembunuh.

Pelakunya diketahui yakni suaminya sendiri MH (62), warga Desa Sido Muliyo, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara.

Hal itu terungkap dalam Konferensi Pers yang digelar di Mapolres Aceh Timur, pada Selasa (26/1/2022).

Kapolres Aceh Timur AKBP Mahmun Hari Sandy Sinurat SIK melalui Kasat Reskrim AKP Miftahuda Dizha Fezuono SIK mengatakan, korban (R) dinyatakan hilang oleh keluarganya sejak Kamis pagi, 20 Januari 2022 lalu.

"Setelah diupayakan pecarian yang dilakukan oleh warga bersama Satreskrim Polres Aceh Timur, Polsek Pantee Bidari dan SAR Kabupaten Aceh Timur, jenazah korban ditemukan pada Jumat 21 Januari 2022, sekira pukul 10.15 WIB di Alur Sungai yang berada di belakang rumah korban," sebut Kasat Reskrim AKP Miftahuda Dizha Fezuono.

Kemudian sambungnya, jenazah korban dibawa ke Puskesmas Matang Pudeng, Kecamatan Pantee Bidari untuk dilakukan identifikasi awal oleh Unit Identifikasi Satreskrim Polres Aceh Timur.

Selanjutnya jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Langsa untuk dilakukan visum et repertum.
"Hasil identifikasi oleh dokter forensik dalam rangkaian visum et repertum, diduga korban sudah terlebih dahulu meninggal sebelum tenggelam di sungai dan diperkirakan korban meninggal dunia lebih kurang 40 jam sebelum jenazah tiba di RSUD Langsa. Hal tersebut sesuai fakta-fakta hasil identifikasi forensik," sebut Miftahuda.

Sementara itu, pelaku yang merupakan suami korban, saat jenazah korban ditemukan ia tidak mengetahuinya, karena pelaku sedang membuat laporan hilangnya korban di SPKT Polres Aceh Timur.

Pada saat dimintai keterangannya oleh anggota piket di SPKT, pelaku memberi penjelasan yang berbelit-belit dan berubah-ubah.

"Melihat adanya kejanggalan dari keterangan pelaku, tim pulbaket yang berada di Polres kemudian melakukan interogasi secara intens. Hal ini disebabkan keterangan pelaku berbanding terbalik dengan keterangan saksi-saksi yang ada di lapangan," tambah Kasat Reskrim.

Selanjutnya pada hari Sabtu, (22/1/2022) sekira pukul 15.00 WIB, dari hasil penyelidikan di lapangan yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim, Unit Resmob dan Penyidik Satreskrim Polres Aceh Timur melakukan interogasi lebih dalam terhadap pelaku yang sedang diperiksa oleh anggota piket Reskrim dan SPKT.

Akhirnya, pelaku pun tidak dapat menghindar dan mengakui semua perbuatan tindak pidana pembunuhan terhadap korban, dan selanjutnya pelaku langsung diamankan oleh Polisi.

Dari pengakuan pelaku, mulanya pada Rabu (19/1/2022), sekira pukul 23.30 WIB pelaku tidak melihat korban di dalam kamar. Selanjutnya pelaku bangun dan melihat korban berada di luar rumah sedang bermain handphone, "Hal ini membuat pelaku merasa curiga dan menghampiri korban," tambah Kasat Reskrim.

Pelaku bertanya kepada korban, kenapa belum tidur dan gelisah sekali, akan tetapi korban tidak menghiraukan pertanyaan pelaku yang membuat pelaku tersinggung dan marah.

"Kemudian pelaku merampas handphone dari tangan korban sambil memukul pada bagian wajah korban yang mengakibatkan korban terjatuh. Melihat korban terjatuh dan memeriksa keadaanya yang diduga telah tidak bernyawa, pelaku panik, kemudian korban digendong dan membawanya ke pinggir sungai seolah-olah korban hilang dari rumah," terang Miftahuda Dizha Fezuono.

Tak hanya menangkap pelaku, polisi juga turut mengamankan Barang-Bukti berupa satu set pakaian milik korban, satu unit handphone milik korban, satu lembar baju milik pelaku, serta satu lembar kain sarung milik pelak dan

dua buah cincin besi milik pelaku.

"Atas perbuatannya, pelaku dipersangkakan melanggar Pasal 338 atau pasal 351 ayat 3 KUHPidana dan atau pasal 44 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun," pungkas Miftahuda Dizha Fezuono. (rn/red)

Tuesday, January 25, 2022

Unjukrasa ke Jakarta, Aliansi Ketua HMI Se Aceh Tolak Tambang PT LMR

Unjukrasa ke Jakarta, Aliansi Ketua HMI Se Aceh Tolak Tambang PT LMR

RILIS
.NET, Aceh Timur -
Sejumlah Ketua Umum HMI se-Aceh yang mengatasnamakan Aliansi Ketua HMI se-Aceh menggelar unjukrasa di Jakarta, aksi ini untuk menolak perusahaan tambang emas PT LMR di Desa Lumut Kecamatan Linge, Aceh Tengah karena dapat merusak kawasan Gunung Lauser di daerah itu.

Pemerintah pusat dinilai mengangkangi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) hasil MoU Helsinki karena Aceh punya kewenangan mengelola sumber daya alam sendiri untuk kesejahteraan masyarakat Aceh.

Aksi penolakan tersebut dilakukan di Patung Kuda sekitar Monas, Jakarta Pusat pada Senin (24/1/2022) kemarin.

Kordinator aksi lapangan, Amiruddin memgatakan, aksi ini kita lakukan untuk penolakan tambang emas yang akan mengeksploitasi kawasan ekosistem di kaki Gunung Lauser di Aceh Tengah.

Amiruddin juga menambahkan, aksi ini merupakan bukti kami selaku pemuda dan masyarakat Aceh menolak secara tegas tentang proyek minerba yang dikhawatirkan akan merusak hutan lauser di Aceh.

“Kita akan terus menggelar aksi ini dan akan terus bergulir mulai dari kabupaten sampai ke tingkat pusat sejak tahun 2018 hingga ke pemerintah pusat agar membatalkan ekplotasi PT LMR,” ujar Amiruddin.

Dijelaskan para Ketua Umum HMI se-Aceh ini, proyek penambangan emas di wilayah Aceh Tengah itu seluas 36.429 hektar dengan kepemilikan saham di PT LMR sebesar US$ 123. 

Dana yang ditempatkan tersebut akan di reklasifikasi dari akun proyek pengembangan usaha menjadi akun aset eksplorasi dan evaluasi di neraca perusahaan.

Dengan luas ekplotasi seperti itu, dipastikan akan merusak kawasan hutan terbaik di Sumatera, padahal kita ketahui bersama hutan Gunung Lauser menjadi kawasan penghasil oksigen dunia yang di dalamnya juga hidup flora dan fauna yang dilindungi.

“Apabila ekplorasi ini berjalan maka dikhawatirkan akan merusak lingkungan dan mematikan flora dan fauna yang ada, sementara yang untung hanya pengusaha saja,” ujar Ami lagi.

Informasi yang diperoleh para Ketua Umum Hmi ini, saat ini berdasarkan data perusahaan, cadangan emas yang siap diproduksikan PT LMR diperkirakan mencapai 660 ribu ton dari prediksi cadangan emas yang mencapai 1,6 juta, sementara total jumlah sumber daya emas tercatat mencapai 6,8 juta ton.

“Kita menyuarakan penolakan tambang ini di Jakarta karena mengetahui disinilah pusat pemerintahan yang harus mendengar keluh kesah masyarakat daerah,” ujar Ami sapaan akrab Amiruddin.

Para aliansi Ketum Hmi se Aceh ini juga mengingatkan Pemerintah Pusat kalau Aceh memiliki kekhususan tersendiri yang dapat mengelola sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyat Aceh, ini jelas tertuang di dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA).

Namun sangat disayangkan saat ini, pemerintah pusat telah mengangkangi kekhususan itu, ini sangat melukai masyarakat Aceh dan mengkhianati hasil kesepakatan antara RI dan masyarakat Aceh yang terdapat dalam MoU Heilsinki

Para Ketum HMI se Aceh ini juga membacakan tiga tuntutan yakni,

- Menolak tambang PT LMR

- Mendesak Menko Marves, Menteri ESDM, Menteri Investasi dan Gebenur Aceh mencabut izin tambang PT LMR.

- Menegaskan kepada pemerintah pusat kalau Aceh memiliki Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang secara tegas menyatakan kalau Aceh bisa mengelola sistem pemerintahannya sendiri sampai dengan Sumber Daya Alamnya. (rn/red)

Monday, January 24, 2022

Terkait Jargas, Ketua DPRK Aceh Timur Akan Panggil Pihak PT Adhi karya

Terkait Jargas, Ketua DPRK Aceh Timur Akan Panggil Pihak PT Adhi karya

Ketua DPRK Aceh Timur Fattah Fikri (Foto: Mauli Aqbar/RILIS.NET) 
RILIS.NET, Aceh Timur - Ketua DPRK Aceh Timur Fatah Fikri rencananya akan menyurati pihak PT Adhi Karya dalam waktu dekat ini untuk mempertanyakan pekerjaan pemasangan jaringan gas (Jargas) di Aceh Timur yang dinilainya belum tertata dengan sempurna.

"Kita akan tinjau kelapangan serta akan panggil manajemen PT Adhi Karya serta intansi terkait untuk menjelaskan secara resmi sudah sampai dimana proses pekerjaan, dikarenakan pernah ada statement oleh menejer PT Adhi karya melalui media bahwa pekerjaan pemasangan jaringan gas akan rampung pada akhir Bulan November 2021 lalu.

"Hari ini kita telah mendengar keluhan masyarakat terkait galian-galian pipa jaringan gas yang belum ditata sempurna, serta ada juga masyarakat yang sudah menerima kompor gas namun pipa gas belum tersambung," sebut Fattah Fikri.

Menurutnya, hal itu harus dipertanyakan kepada pihak PT Adhi karya, sudah sampai dimana pekerjaan tersebut yang telah dikerjakan oleh pihak perusahaan berplat merah itu.

"Insyallah dalam waktu dekat ini kita akan tinjau ke lokasi serta akan memanggil pihak PT Adhi karya," pungkas ketua DPRK Aceh Timur Fattah Fikri.

Sementara itu koordinator lapangan pihak PT Adhi Karya Panglima Komeng kepada awak media saat di konfirmasi mengatakan, bahwa pihak PT Adhi karya juga seperti tidak memperhatikan pihaknya.

Lanjutnya, banyak keluhan masyarakat mengadu kepada pihaknya terkait dengan pekerjaan tersebut, namun saat disampaikan perihal ini mereka seperti mengabaikan orang di lapangan.

"Ia harapan kami kepada pihak PT Adhi Karya di Aceh Timur untuk segera menyelesaikan pekerjaan pemasangan jaringan gas, serta keluhan kami juga di lapangan agar diperhatikan," pungkas Safrizal atau yang akrab disapa Panglima Komeng. (rn/Aqbar)